Kubu ahli waris menyanggah keterlibatan wartawan senior Karni Ilyas dan eks Staf Khusus Presiden Gories Mere dalam kasus sengketa lahan di Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur…
Polisi menduga Kepala Adat Laman Kinipan Effendi Buhing menyuruh orang untuk melakukan aksi kriminal terhadap PT Sawit Mandiri Lestari di Lamandau, Kalimantan Tengah.
Status mengenai Tanah Galian yang menjadi bagian dari lokasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan diputuskan oleh PN Jakarta Timur pada Rabu (22/7/2020).
Kementerian Agama menempuh jalur hukum dengan melaporkan Abdul Manan cs atas dugaan penyerobotan lahan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di Depok, Jawa…
Warga Tanah Galian mempertanyakan tindakan aparat keamanan dan pertahanan yang memerintahkan warga untuk mengosongkan lokasi mulai Selasa 24 Maret 2020, meskipun sidang masih…
JPU beralasan bahwa surat dakwaan telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan menyebutkan waktu, tempat tindak…
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berupaya menyelesaikan persoalan agraria melalui pendekatan sistemik, dengan memanfaatkan teknologi.
Warga Tanah Galian, Cipinang Melayu, Jakarta Timur menolak pembebasan lahan untuk proyek kereta api cepat Jakarta Bandung yang dilakukan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).
Bisnis, JAKARTA — Jaksa penuntut umum dalam perkara sengketa lahan Yayasan Universitas 17 Agustus 1945 yang menerdakwakan pengusaha Tedja Widjaja dianggap tidak memiliki…
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Jalil mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan diprioritaskan sengketa…
Pemerintah menyatakan akan memprioritaskan penyelesaian sengketa lahan yang melibatkan masyarakat dengan pemilik konsesi lahan yang berada di kawasan hutan.
Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas mengenai percepatan penyelesaian masalah pertanahan salah satunya membahas lahan konsesi yang berhimpitan dengan milik masyarakat.
Aset yang dimiliki paling banyak oleh Pemprov Jawa Barat saat ini adalah jenis tanah yakni hampir 49 persen dari total aset yang dimiliki atau setara Rp11 triliun.
Pemerintah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah memprioritaskan program penanganan sengketa pertanahan yang masih marak terjadi di kota setempat.