Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa praktik mafia tanah tidak dapat dianggap enteng karena menimbulkan kerugian bagi negara.

Polda Sumsel memberikan penjelasan soal Kapolsek Mesuji yang diduga tidak netral dalam kasus sengketa lahan di Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Kabupaten OKI

Majelis Hakim PN Jakpus akan membacakan putusan perkara terkait Hotel Sultan yang dilayangkan oleh Pontjo Sutowo pada Rabu (12/6/2024).

Hakim MK Saldi Isra menyindir KPU yang tak menyerahkan alat bukti Formulir C Hasil dalam sidang sengketa hasil Pileg yang berlangsung hari ini

PPKGBK mengaku bingung lantaran digugat untuk membayar ganti rugi Rp28 triliun oleh Pontjo Sutowo lewat pengelola Hotel Sultan, PT Indobuildco

Pihak Pontjo Sutowo melalui PT Indobuildco menegaskan bahwa Hotel Sultan berdiri di atas tanah dengan Hak Guna Bangunan (HGB) yang masih berlaku.

Hakim PN Jakpus mengecek langsung Hotel Sultan yang menjadi objek gugatan yang diajukan Potjo Sutowo lewat PT Indobuildco terhadap Mensesneg hingga PPKGBK

Indobuildco bakal menghadirkan ahli pada sidang lanjutan gugatan di kasus Hotel Sultan. Dia mengincar ganti rugi dari tergugat senilai Rp28 triliun

Pihak Indobuildco masih menyisakan satu gugatan terkait sengketa Hotel Sultan yang masih berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PTUN Jakarta akan memutus perkara Indobuildco vs Bahlil Lahadalia pada hari ini.

Pontjo Sutowo menegaskan bahwa HGB atas Blok 15 Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) atau Hotel Sultan tidak berdiri di atas HPL Mensesneg dan pengelola GBK.

Hotel Sultan terpantau sepi dan minim aktivitas di tengah sengketa pengelolaan antara PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo dan PPKGBK.

PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo selaku pengelola Hotel Sultan buka suara usai Kemenkeu menyebut Hotel Sultan telah sah menjadi barang milik negara (BMN).

PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo menyampaikan tuntutan kepada Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) Cs seharusnya lebih dari Rp28 triliun.

Pemilik PT Indobuildco yakni Pontjo Sutowo buka suara usai dilaporkan oleh pihak PPKGBK usai melakukan pembongkaran portal Hotel Sultan.

Perusahaan sawit wajib mengalokasikan 20 persen dari luas hak guna usaha (HGU) mereka untuk plasma.