Tren koreksi reksa dana saham memudar seiring dengan kebijakan suku bunga acuan hingga fakta-fakta di balik Smelter Amman dan Freeport.

Kemenkominfo memperkirakan badan pengawas UU PDP baru hadir 2 bulan setelah UU PDP berlaku

Peretasan ini menunjukkan kegagalan negara dalam melindungi data pribadi masyarakat termasuk pejabat publik.

Bisnis, JAKARTA — Berulangnya kasus kebocoran data yang melibatkan institusi pemerintah dianggap menambah catatan panjang kegagalan pelindungan data pribadi sektor publik,…

Dugaan kebocoran data pajak terjadi saat Kemenkeu akan meluncurkan Core Tax Administration System (CTAS) dan implementasi NIK menjadi NPWP.

Sebanyak 6 juta data NPWP berisi berbagai informasi pribadi diduga bocor dan diperjualbelikan oleh akun Bjorka.

Kemenkominfo meminta masyarakat menjaga data pribadi agar tidak disalahgunakan oknum yang tidak bertanggung jawab, termasuk untuk judi online.

Kemenkominfo masih menargetkan regulasi turunan UU PDP rampung sebelum Oktober 2024, atau sebelum Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden

Wamenkominfo Angga Raka Prabowo akan fokus dalam menyusun turunan UU PDP hingga tata kelola arsitektur data nasional pada masa jabatannya yang singkat.

Wamenkominfo baru yang dilantik hari ini akan mengemban tugas mulai dari menyiapkan turunan UU PDP hingga regulasi AI

Anggota Komisi I DPR Sukamta mendesak pihak pemerintah untuk membentuk lembaga atau Otoritas Pelindungan Data Pribadi (OPDP).

Akademi dan pakar hukum meminta agar Otoritas Pelindungan Data Pribadi yang sedang dibentuk oleh pemerintah diisi oleh orang-orang kompeten dan independen.

Masyarakat agar lebih sadar dan menambah literasi terkait keamanan digital. Rata-rata masyarakat mudah terkena phising dan social engineering.

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai pemerintah perlu membentuk lembaga perlindungan data sebagai dampak peretasan PDNS.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengakui sanksi adminstratif atas pelanggaran UU PDP untuk pihak swasta sangat tegas.