Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan dana otonomi khusus (Otsus) Papua dan Papua Barat akan tetap berlanjut pada 2021 mendatang.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua, menetapkan peringatan hari Otonomi Khusus 21 November 2019 sebagai hari libur kerja jajaran ASN di lingkungan Pemkab Biak Numfor.

Presiden Joko Widodo berencana membahas evaluasi status otonomi khusus (otsus) dan dana otsus dengan pemerintah daerah Papua dalam waktu dekat.

Merujuk payung hukum partai politik, terakhir dengan UU No. 2/2011 tentang Partai Politik (UU Parpol), ‘partai politik’ dimaknai sebagai organisasi yang bersifat nasional.

Pelaksanaan dana otonomi khusus (Otsus) di Papua dan Papua Barat disorot oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pemerintah Provinsi Papua Barat akan mengusulkan revisi terbatas undang-undang nomor 35/2008 tentang otonomi khusus bagi Papua dan Papua Barat.

JAKARTA — Pemerintah dinilai perlu membentuk satu kelembagaan khusus yang mengatur dan mendampingi skema dana otonomi khusus atau otsus. Pasalnya, saat ini kewenangan tersebut…

Sejumlah tokoh menyatakan Maluku dan Maluku Utara adalah provinsi yang sekitar 90 persen wilayahnya lautan sehingga perlu penerapan otonomi khusus kelautan di daerah itu.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut hingga saat ini tidak pernah menerima permintaan resmi terkait wacana perjuangan masyarakat menuntut Kaltim dibentuk menjadi daerah…

DPRD Kota Balikpapan berharap agar pemerintah pusat meloloskan permohonan pembentukan otonomi khusus bagi Kalimantan Timur yang telah diajukan oleh pemerintah setempat.

Pemerintah mengkaji kembali penundaan pengajuan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2015.n

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur segera mengajukan kajian mengenai pembentukan daerah otonomi khusus kepada pemerintah pusat.

Seteleh mengalami proses pembahasan yang berlarut-larut di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tanpa ada keputusan final, tiga aturan turunan Undang-Undang No. 11/2006…

Kementerian Hukum dan HAM mengusulkan RUU tentang Pemerintahan Otonomi Khusus bagi Provinsi di Tanah Papua masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) RUU Prioritas…

Indeks kapasitas fiskal beberapa daerah membesar seiring dimasukkannya dana otonomi khusus ke dalam penghitungan kemampuan keuangan daerah itu