Pertemuan itu membahas antara lain rencana daerah otonomi baru (DOB) di Papua.

Salah satu substansi RUU Otonomi Khusus (Otsus) Papua adalah penegasan soal minimal persentase alokasi dana otsus untuk pendidikan 30 persen dan kesehatan 20 persen.

Pembentukan panja sangat mendesak terutama kaitannya dengan dana otsus yang memiliki porsi besar hingga 60 persen dalam APBD Papua.

Masing-masing Provinsi Papua dan Papua Barat mencatatkan dana otsus sebesar 63,79 persen dan 52,68 persen dari total APBD.

Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas mennunjukkan bahwa 51,7 persen kabupaten/kota di Papua mendapatkan opini disclaimer dan adverse.

Dana yang telah disalurkan untuk otsus Papua 2002-2021 mencapai Rp138,65 triliun. Selain itu, pemerintah juga menggelontorkan anggaran Rp953 triliun.

Anggota DPR mewanti-wanti, jangan sampai kasus penyalahgunaan dana Otsus hanya menjadi isu terbatas yang tidak ditindaklanjuti.

Peningkatan gangguan keamanan di Papua dalam beberapa pekan terakhir dilakukan sebagai upaya untuk menghentikan rencana otonomi khusus jilid II oleh pemerintah dan DPR RI.

Pemerintah pusat cukup yakin Otonomi Khusus adalah jalan utama penyelesaian permasalahan Papua, meskipun dalam waktu 20 tahun belakangan ini otsus belum terbukti mengakhiri…

Pemerintah disarankan melakukan evaluasi terhadap penyaluran dana otonomi khusus kepada Aceh dan Papua. Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian…

Pembahasan RUU Otsus Papua dimaknai sebagai solusi ketatanegaraan dan kedaulatan Indonesia, sehingga tidak bisa secara parsial.

Sejak pertama kali menerima dana otonomi khusus pada 2008, Aceh setidaknya telah menerima anggaran otsus tidak kurang dari Rp80 triliun hingga 2020.

Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengharapkan agar alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang diterima setiap kabupaten/kota tahun ini tidak lagi dipangkas oleh Pemerintah…

Pendanaan otsus belum mencapai yang diharapkan yaitu mengejar ketertinggalan sehingga perlu didesain kembali agar pelaksanaan publik dan kesejahteraan bisa dilanjutkan

Para penggugat mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membolehkan partai politik lokal eksis di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Pemerintah Provinsi Papua Barat kehilangan peluang untuk memperoleh tambahan dana transfer dari pusat pada tahun anggaran 2020.