Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak menghadiri sidang uji materi undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda) di Mahkamah Konstitusi, Selasa (17/5/2016).

Sejumlah jabatan struktural di tingkat kecamatan dan kelurahan di Kota Blitar bakal hilang seiring dengan implementasi UU Pemerintahan Daerah.

Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) meminta pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk merevisi UU Pemerintahan…

UU Pilkada dan UU Pemerintahan Daerah (Pemda) merupakan masalah yang sangat penting bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

BISNIS.COM, MALANG--Masalah belanja pegawai yang mendominasi alokasi APBD kota/kabupaten sebenarnya bisa diatasi dengan digunankannya media teknologi informasi (TI) oleh…