Jokowi menyampaikan bahwa hingga saat ini pemerintah belum memutuskan untuk mendorong revisi Undang-undang-undang peradilan militer.

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menilai wajar adanya revisi terhadap undang-undang peradilan militer.

Pemerintah dan DPR harus merevisi Undang-Undang (UU) No. 31/1997 tentang Peradilan Militer, agar lebih transparan dan memberikan kepastian dalam penanganan kasus hukum yang…

BISNIS.COM, JAKARTA—Sidang perdana kasus penyerangan di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan yang akan digelar di Pengadilan Militer Yogyakarta Kamis besok (20/6/2013), dituding…