Sri Mulyani memaparkan bahwa capaian hingga semester I/2023 ini lebih tinggi Rp13,4 triliun dari periode yang sama pada 2022, yang senilai Rp120,8 triliun. 

Bisnis, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluhkan realisasi belanja pegawai di daerah yang masih cukup tinggi, yakni 34% dari total belanja daerah tahun 2022 sebesar…

Realisasi itu terdiri realisasi belanja pegawai Rp3,2 triliun, belanja barang Rp2,9 triliun, belanja modal Rp1,7 triliun, dan belanja sosial Rp29,71 miliar. 

Mayoritas anggaran Polri dialokasikan untuk belanja pegawai anggota senilai Rp54,9 triliun.

Di saat pemerintah berupaya mengungkit daya beli melalui pencairan gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil dan subsidi upah bagi buruh, anggaran belanja pegawai di Kementerian…

Kementerian Perindustrian akan merealokasi anggaran belanja pegawai senilai Rp84 miliar yang tidak terserap untuk untuk penguatan industri kecil dan menengah (IKM) terutama…

Sri Mulyani mengatakan pemerintah daerah (pemda) kerap merekrut pekerja dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal ini mengingat tingginya belanja pegawai yang dari ke-34 provinsi pada 2018 ditemukan bahwa rata-rata rasio belanja pegawai terhadap belanja secara keseluruhan mencapai…

Pemkab Blitar menunggu surat edaran dari Menteri Keuangan mengenai pencairan gaji ke-13 dan ke-14 bagi para pegawai negeri sipil.n

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tetap akan melaksanakan moratorium penerimaan pegawai negeri sipil dalam 5 tahun ke depan guna menekan belanja…

Kementerian Keuangan meminta untuk dikecualikan dari rencana moratorium penerimaan pegawai negeri sipil lima tahun ke depan.

Bisnis.com,JAKARTA - Komisi Keuangan DPR meminta pemerintah memprioritaskan kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) untuk golongan 1 dan golongan 2 dalam Rancangan Anggaran…

BISNIS.COM, MALANG--Masalah belanja pegawai yang mendominasi alokasi APBD kota/kabupaten sebenarnya bisa diatasi dengan digunankannya media teknologi informasi (TI) oleh…

BISNIS.COM, JAKARTA-- Revisi UU Pemerintahan Daerah yang tengah dibahas pemerintah dan DPR diharapkan bisa menghasilkan pasal yang mengatur belanja pegawai kabupaten/kota…