Presiden Joko Widodo (Jokowi) membandingkan kondisi RSUD Sinjai yang memiliki 23 dokter spesialis dengan wilayah lain yang masih kekurangan.

Pemerintah Kabupaten PPU mendukung penyelenggaraan Latihan Integrasi dan Kemitraan Taruna Wreda Nusantara (Latsitardanus) 2024 di Provinsi Kalimantan Timur

Jokowi meninjau langsung pelayanan kesehatan di RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie dan meminta Menkes untuk menambah alkes di sana

RSUD Sumedang dinyatakan aman untuk digunakan kembali pasca diguncang gempa, Minggu (31/12/2023).

Sebanyak 108 pasien akibat gemba Sumedang telah dievakuasi dan dirawat di halaman depan RSUD Sumedang dan 45 pasien di halaman belakang

Jokowi mengapresiasi fasilitas serta jumlah tenaga kesehatan yang dimiliki oleh RSUD Kepahiang yang dinilai bagus.

Jasa Raharja menjamin seluruh korban kecelakaan Kereta Api (KA) Brantas jurusan Jakarta-Blitar yang menabrak satu unit truk trailer di Semarang, Jawa Tengah.

Jawa Barat memiliki sejumlah rumah sakit pemerintah yang ditunjuk menjadi fasilitas kesehatan layanan prioritas seperti kanker, jantung, stroke, uro-nefro.

Menkes menilai penyakit jantung menjadi salah satu penyakit utama yang menyebabkan kematian sekaligus menjadi beban tertinggi BPJS.

Kemenkes membuka penerimaan PPPK 2022 khusus untuk tenaga kesehatan sebanyak 88.370 jabatan.

Heru Budi Hartono melantik 11 Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (10/11/2022).

Jokowi mengaku sedih jika ada warganya yang sakit tetapi memilih berobat ke luar negeri. Untuk itu, perbaikan sistem kesehatan nasional harus segera dibenahi.

Menkes merespons kebijakan Gubernur DKI Anies Baswedan mengubah 31 nama RSUD menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta, yakni soal legalitas dan tujuannya.

Ketua DPRD DKI Jakarta mengomentari perubahan nama 31 RSUD menjadi Rumah Sehat oleh Anies Baswedan.

Bagi Anda yang belum mendapatkan vaksin Covid-19, maka bisa mendaftarkan diri untuk mendapatkan vaksin virus corona.

Program Sehati ini untuk memastikan warga miskin yang tidak terakomodasi dalam BPJS Kesehatan maupun KIS yang dibiayai oleh pemerintah.