Kementerian Dalam Negeri mencanangkan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan di Sulawesi Utara.

Pelaksanaan sistem "jemput bola", dan pelayanan bagi masyarakat yang sedang sakit merupakan salah satu upaya dalam memaksimalkan dan mendorong warga untuk tertib administrasi.

Kementerian Dalam Negeri menegaskan terus merapikan data kependudukan untuk keperluan pemilihan kepala daerah ataupun pemilu nasional. Kemendagri mengklaim saat ini terdapat…

Banyak WNI yang lama berdomisili di luar negeri tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Sering dikatakan bahwa Indonesia diperkirakan akan mendapatkan bonus demografi, yaitu peluang suatu negara untuk menerima jumlah usia angkatan kerja (15-64 tahun) atau usia…

Kementerian Dalam Negeri memberikan akses kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menggunakan data kependudukan dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah atau pilkada.

Sistem informasi administrasi kependudukan Online di Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan beberapa kali mengalami offline sehingga pelayanannya…

Bank Dunia dan Korea Selatan menawarkan kerja sama untuk penyelenggaraan administrasi kependudukan ke Kementerian Dalam Negeri.

Administrasi kependudukan merupakan alat negara untuk mengetahui peristiwa-peristiwa penting yang dialami penduduknya seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian…

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta masyarakat tidak menggunakan aplikasi pengecekan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP yang saat ini dapat diunduh di Googling…

Setelah melakukan uji coba sejak Senin (19/9), Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang meluncurkan pelayanan motor keliling untuk administrasi kependudukan di 104 Kelurahan.

Pada 2030, diproyeksikan akan ada 1,3 miliar orang berusia 65 tahun dan lebih tua, jumlahnya 16% dari total penduduk, dengan sebagian besar tinggal di negara-negara berkembang.

Mereka bagian dari 2.000 penumpang KM Ngapulu, kapal Pelni yang tiba di Pelabuhan Semayang, Balikpapan, menjelang malam. KM Ngapulu bertolak dari Surabaya sehari sebelumnya.

Kepadatan jumlah dan tidak meratanya penyebaran penduduk membuat terjadinya ketimpangan sehingga langkah intervensi perlu dilakukan sesegera mungkin.

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw mengharapkan adanya pengaturan dan pengendalian kependudukan dengan optimalisasi program reguler yang selama ini dilakukan.