Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara akan memulai sensus penduduk dengan cara daring atau online pada Februari 2020 dan disusul dengan metode wawancara pada Juli…

Kepala Badan Pusat Statistik Kecuk Suhariyanto menyatakan BPS juga menyusun proyeksi jumlah penduduk Indonesia naik dari 266,91 juta pada 2019 menjadi 318,96 juta pada 2045.

Masyarakat nantinya dapat mencetak sendiri dokumen kependudukan seperti KTP elektronik (e-KTP) hingga Kartu Keluarga (KK) secara lebih cepat dan mudah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Wonosobo telah menerbitkan 13.000 Kartu Identitas Anak (KIA). Langkah selanjutnya adalah melakukan pendistribusian…

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta mengingatkan masyarakat khususnya orang tua untuk mengurus kepemilikan kartu identitas anak karena kartu tersebut…

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mendorong sensus online yang bakal diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020 melahirkan data valid terkait kependudukan di…

Sesuai UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminstrasi Kependudukan, data kependudukan dibagi menjadi dua, yaitu data perseorangan dan data pribadi.

Pergeseran penduduk dunia beralih dari China ke India. Ini petanya.

Provinsi Gorontalo menargetkan Total Fertility Rate (TFR) dapat diturunkan menjadi 2,1 anak perwanita untuk mencegah adanya ledakan penduduk.

Dalam bidang pendidikan, Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) atau Data Pokok Pendidikan (Dapodik) akan diintegrasikan dengan NIK. Selain itu, NIK diproyeksikan untuk terintegrasi…

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, diganjar penghargaan ‘Dukcapil Hebat’ dari Kementerian Dalam Negeri karena dinilai dapat meningkatkan kualitas pelayanan…

PT Asuransi Jiwa Adisarana WanaArtha (Wanaartha Life) menerbitkan 2.150 akta lahir untuk anak-anak dan akta nikah resmi kepada 161 pasangan pengantin.

Pemanfaatan data kependudukan menjadi salah satu strategi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden No.96/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan adalah salah satu pihak yang diuntungkan dengan keberadaan data nomor induk kependudukan.