Persetujuan tersebut didapat dalam rapat kerja antara Banggar DPR dengan pimpinan tujuh Kemenko pada Senin (2/12/2024).

Menurut Banggar DPR, kenaikan PPN jadi 12% justru akan menurunkan konsumsi karena daya beli masyarakat sedang lemah, imbasnya penerimaan pajak tidak optimal.

DPR telah menyiapkan anggaran dari dana cadangan yang diperbolehkan dalam UU APBN untuk Kabinet Merah Putih di era Prabowo-Gibran.

Anggota DPR sekaligus Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah kembali terpilih dan ditetapkan menjadi Ketua Badan Anggaran (Banggar) periode 2024-2029.

PDIP disebut akan menjadi ketua di tiga AKD, yakni Komisi I, Komisi V, Badan Anggaran, dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR.

Dalam dokumen yang diperoleh Bisnis, Kemenkeu hanya bermitra dengan Komisi XI dalam membahas APBN untuk DPR periode 2024—2029.

Said Abdullah mencetak rekor sebagai anggota DPR terpilih dengan perolehan suara paling banyak pada Pemilu 2024.

Ketua Banggar DPR yang juga kader PDIP Said Abdullah menuturkan harapannya agar Menkeu Sri Mulyani tetap dalam pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menangis haru saat menyampaikan closing statement dalam Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran (Banggar).

Kemenkominfo akan membantu sosialisasi program makan siang gratis milik Prabowo Subianto—Gibran Rakabuming Raka untuk tahun anggaran 2025.

Pemerintah dan DPR seketika satu suara, ingin mereformulasi mandatory spending. Porsi anggaran pendidikan berpotensi mengecil.

Pertumbuhan ekonomi selalu bergantung pada konsumsi domestik, sementara jumlah kelas menengah berkurang. .

Banggar DPR buka suara soal wacana Presiden terpilih Prabowo Subianto yang ingin hapus batas defisit APBN 3%.

Menkeu Sri Mulyani meminta restu Banggar DPR untuk menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Rp100 triliun imbas defisit yang melebar jadi 2,7% dari PDB.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menilai pemerintah mendatang tidak memiliki kemewahan dalam menjalankan rencana APBN yang akan datang.

Banggar DPR memberikan sejumlah catatan untuk pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto ihwal kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal.