DPR telah menyiapkan anggaran dari dana cadangan yang diperbolehkan dalam UU APBN untuk Kabinet Merah Putih di era Prabowo-Gibran.

Anggota DPR sekaligus Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah kembali terpilih dan ditetapkan menjadi Ketua Badan Anggaran (Banggar) periode 2024-2029.

DPR RI resmi mengesahkan mitra kerja dari 13 komisi DPR RI. Simak susunannya

PDIP disebut akan menjadi ketua di tiga AKD, yakni Komisi I, Komisi V, Badan Anggaran, dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR.

Said Abdullah mencetak rekor sebagai anggota DPR terpilih dengan perolehan suara paling banyak pada Pemilu 2024.

Ketua Banggar DPR yang juga kader PDIP Said Abdullah menuturkan harapannya agar Menkeu Sri Mulyani tetap dalam pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Alokasi anggaran pendidikan 20% dalam APBN 2025 akan mengacu pada besaran belanja negara, bukan pendapatan negara seperti yang sempat dibahas Sri Mulyani.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menangis haru saat menyampaikan closing statement dalam Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran (Banggar).

Pemerintah dan DPR seketika satu suara, ingin mereformulasi mandatory spending. Porsi anggaran pendidikan berpotensi mengecil.

Pertumbuhan ekonomi selalu bergantung pada konsumsi domestik, sementara jumlah kelas menengah berkurang. .

Banggar DPR mengingatkan presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto agar tidak menghamburkan anggaran.

Banggar DPR buka suara soal wacana Presiden terpilih Prabowo Subianto yang ingin hapus batas defisit APBN 3%.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menilai pemerintah mendatang tidak memiliki kemewahan dalam menjalankan rencana APBN yang akan datang.

Banggar DPR memberikan sejumlah catatan untuk pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto ihwal kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah untuk melakukan sejumlah langkah strategis untuk mengantisipasi dampak memanasnya konflik Iran-Israel.

Pemerintah melanjutkan bansos pangan 10 kg dan BLT sebesar Rp200.000. Pencairan yang dilakukan jelang Pilpres membuat isu politisasi bansos menguat.