Pemerintah akhirnya menerbitkan revisi daftar negatif investasi yang terbaru dalam Peraturan Presiden No. 39/2014.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengklaim revisi daftar negatif investasi semakin menyederhanakan aturan berinvestasi di Indonesia.

Pemerintah mempertahankan industri minuman beralkohol sebagai bidang usaha yang tertutup untuk investasi baru.

Setelah menunggu sekian lama, akhirnya pemerintah menyelesaikan draf final revisi daftar negatif investasi (DNI) pada 24 Desember yang lalu. Tentu saja draf relaksasi investasi…

Pemerintah tidak akan membuka bandar udara bagi kepemilikan mayoritas asing, tetapi akan mendorong swasta asing sebagai pengelola utama beberapa terminal di bandara besar.…

Menteri Perindustrian M.S. Hidayat mengatakan revisi daftar negatif investasi (DNI) akan memacu sektor riil.

Pemerintah meyakinkan pembahasan mengenai revisi daftar negatif investasi (DNI) dalam masih terus berjalan.

Isu bantahan Presiden SBY bahwa pemerintah telah mengambil keputusan terkait usulan perubahan kebijakan daftar negatif investasi menjadi sorotan utama berbagai media nasional…

Kementerian Perhubungan menegaskan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan bahwa kepemilikan asing dalam pengelolaan bandara dan pelabuhan tetap 49%, meski berupaya…

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa membantah bahwa pemerintah pro asing dalam mengatur daftar negatif investasi (DNI). Bantahan itu disampaikan Hatta saat…

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa membantah bahwa pemerintah pro asing dalam mengatur daftar negatif investasi (DNI).

Operator 13 bandara di wilayah Barat Indonesia, PT Angkasa Pura II, menegaskan pelonggaran pengelolaan bandara dengan mayoritas asing hingga 100% bertentangan dengan UU No.1/2009…

Pelaku logistik nasional meminta pemerintah tidak memasukkan jasa logistik dalam Daftar Negatif Investasi (DNI) yang bakal membatasi kepemilikan asing di sektor ini.

Pemerintah mengungkapkan revisi Daftar Negatif Investasi hampir rampung, kecuali beberapa isu terkait DNI di sektor transportasi/logistik dan minuman beralkohol.

Pelaku usaha meminta agar pemerintah membatasi porsi perusahaan asing di bidang distribusi wholesale maksimal 30% dalam revisi DNI.