Kadin Indonesia menegaskan RUU Omnibus Law tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi semuanya, yaitu pengusaha, pemerintah, dan perwakilan buruh.

Perdebatan penting tidaknya investasi asing masuk ke sektor pelayaran seakan tak berkesudahan. Isu ini bahkan kembali diangkat dalam rapat akbar himpunan pengusaha pelayaran.…

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan penerapan asas cabotage telah mendorong pertumbuhan armada kapal nasional hingga 323% dari 6.041 unit pada 2005 menjadi 25.559…

Seusai arahan Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perpres itu bakal mengatur mengenai substitusi impor dan fasilitas…

Kalangan dunia usaha meminta pemerintah untuk mengurangi jumlah restriksi investasi dalam daftar negatif investasi (DNI).

Pemerintah diminta mengkaji kembali rencana relaksasi DNI (Daftar Negatif Investasi), khususnya di bidang survei yang selama ini sudah dilakukan oleh lembaga survei BUMN…

Berita di kanal Industri Bisnis.com Senin (3/12/2018) pagi yang paling banyak dibaca membahas kebijakan DNI yang dikeluhkan asosiasi perusahaan pengendali hama karena begitu…

- Pemerintah akan memudahkan pengurusan perizinan melalui online single submission (OSS) bagi 5 bidang usaha yang tidak dikeluarkan dari rancangan revisi daftar negatif investasi…

Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan mengeluarkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari kebijakan relaksasi daftar negatif investasi (DNI). Keputusan ini dinilai…

Berita tentang daftar negatif investasi serta pertumbuhan premi pada 2019 menjadi sorotan media massa hari ini, Kamis (29/11/2018).

SOLO — Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan mengeluarkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari kebijakan relaksasi daftar negatif investasi (DNI). Keputusan ini…

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan menyamakan persepsi mengenai bidang usaha yang keluar dari daftar negatif investasi (DNI) dengan Kementerian teknis, sehingga…

Kamar Dagang dan Industri Indonesia meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan relaksasi daftar negatif investasi atau DNI yang masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI.

Kebijakan pemerintah mengenai relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) disorot oleh para pengusaha. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sedang menggodok usulan dari…

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan adanya penolakan terkait dengan kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI oleh…

JAKARTA — Pelaku usaha tidak perlu khawatir dengan komitmen pemerintah dalam mengembangkan industri dalam negeri setelah terbitnya Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang mangatur…