Rencana Presiden Prabowo melakukan hapus tagih kredit macet UMKM menghadirkan PR baru bagi industri penjaminan.

Jamkrida Banten mengungkap dampak dari rencana Presiden Prabowo Subianto untuk hapus utang petani dan nelayan.

Pemerintah Provinsi Bali bakal melakukan penyertaan modal senilai Rp158 miliar ke PT Jamkrida Bali Mandara dan BPD Bali.

Penetrasi penjaminan di Indonesia masih tertinggal dari beberapa negara seperti Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Spanyol, bahkan Malaysia.

OJK mencatat pendapatan imbal jasa penjaminan (IJP) bruto industri perusahaan penjaminan per Agustus 2024 mengalami pertumbuhan 13,5% year-on-year (yoy)

Perubahan PT Jamkrida Bali Mandara menjadi Perseroda akan meningkatkan kinerja perusahaan.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia hingga pengelolaan risiko menjadi aspek penting dalam mengejar target penetrasi penjaminan 3,5% pada 2028.

Terjadi peningkatan klaim penjaminan perusahaan penjaminan, sejalan dengan tingkat NPL bank membengkak, terutama segmen UMKM.

Perusahaan penjaminan kredit daerah PT. Jamkrida NTB Bersaing resmi konversi penuh ke sistem Penjaminan Kredit Syariah setelah melalui proses cukup panjang.

Keputusan pembekuan kegiatan usaha Jamkrida Babel tertuang dalam Nomor Surat S-40/PD.1/2024 tertanggal 17 Mei 2024.

Laba bersih Jamkrida Jateng tercatat naik 27,3% menjadi Rp14,3 miliar.

Pemerintah Provinsi Sumatra Barat melakukan pertemuan dengan PT Bank Syariah Indonesia (BRIS) terkait rencana kerja sama dengan BUMD PT Jamkrida Sumbar.

PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Banten akhirnya buka suara soal pemecatan komisaris dan direksi hari ini.

Pj Gubernur Banten Al Muktabar memberhentikan Komisaris dan Direksi PT Jamkrida Banten.

Jika seluruh proyek infrastruktur maupun pengadaan barang dan jasa bisa dijaminkan oleh PT Jamkrida Bali, maka akan menambah potensi laba.

Saat ini posisi ekuitas Jamkrida masih berada di angka Rp37,5 miliar, dan modal disetor Rp32,8 miliar.