DJPb Sumatra Selatan melaporkan realisasi pendapatan daerah hingga Juni 2023 sebesar Rp12,5 triliun atau sebesar 30,6 persen dari target yang telah ditentukan.
Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Kalimantan Timur hingga akhir Juni 2023 mencapai Rp19,97 triliun atau 28,83 persen dari pagu sebesar Rp69,25 triliun.
Kanwil DJPb Provinsi Sumbar mencatat penyaluran transfer ke daerah (TKD) sampai dengan 31 Mei 2023 mencapai 36,87 persen terhadap total alokasi TKD 2023.
Kondisi perekonomian diyakini akan semakin membaik melihat realisasi APBN 2022 yang sudah membaik, dan itu sudah bisa menjadi modal awal menjalani tahun 2023.
Dari data yang dicatat oleh DJPb untuk realisasi belanja negara di Sumbar sampai dengan akhir November 2022 baru mencapai 88,03 persen dari pagu APBN 2022.
Kaltara mendapat alokasi sebesar Rp12,24 triliun dalam bentuk belanja K/L sebesar Rp3,76 triliun dan TKD sebesar Rp8,48 triliun dari total Belanja Negara 2023.
Temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan harus ditindaklanjuti oleh Pemda di Sumatra Barat dan harus berkomitmen soal akuntabilitas penggunaan keuangan negara