Capaian penyerapan anggaran di Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Barat telah mencapai Rp30,53 triliun atau 58,25% dari total pagu DIPA.

Total belanja negara yang telah direalisasikan di wilayah Sumbar sampai dengan 31 Juli 2024 mencapai Rp18,78 triliun atau 55,49% dari alokasi pagu APBN 2024.

Kinerja APBN di Sumbar hingga akhir Juli 2024 terus mencatatkan performa positif yang didorong oleh peningkatan baik di sisi pendapatan maupun sisi belanja.

Pendapatan negara di Riau tercatat mencapai Rp12,48 Triliun per Juli 2024, mayoritas dari penerimaan pajak.

Performa keuangan negara di Kalimantan Timur (Kaltim) hingga pertengahan 2024 tercatat positif, meski dihadapkan pada berbagai tantangan.

Peningkatan kegiatan importasi beras dan bahan baku karet di Sumsel berdampak terhadap realisasi penerimaan bea masuk yang terkerek sebesar 34,99% yoy.

Untuk realisasi pendapatan negara di Sumbar hingga Juni 2024 itu mencapai 42,96% dari target yang ditetapkan pada APBN tahun 2024.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatra Barat terus mendorong pemerintah nagari/desa untuk mengoptimalkan serapan dana desa.

Himpunan Pengusaha Randang Minangkabau (HIPERMI) didorong untuk memprioritaskan bahan-bahan masakan rendang hasil petani lokal yang merupakan petani organik.

Kondisi APBN di Sumut hingga 31 Maret 2024 terkontraksi sebesar 223,23% (year-on-year/yoy) atau defisit Rp6,4 triliun dibanding periode yang sama tahun lalu.

Kanwil DJPb Provinsi Riau mencatat pendapatan APBN di Provinsi Riau hingga 31 Maret 2024 tercatat senilai Rp4,89 triliun.

Kanwil DJPb Sumsel melaporkan realisasi belanja negara periode Januari hingga Maret 2024 telah mencapai Rp10,4 Triliun.

DJPb Sumatra Barat terus mendorong menciptakan sumber ekonomi baru dengan cara bersiap rendang menjadi komoditas ekspor.

Pertumbuhan fiskal yang menggambarkan kondisi ekonomi Provinsi Kalimantan Timur terpantau dinamis.

DJPb Provinsi Sumatra Barat telah menyerahkan DIPA serta Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2024 kepada para kepala daerah di Sumbar.

DJPb Provinsi Sumsel mencatat realisasi belanja daerah wilayah tersebut sampai dengan periode 31 Agustus 2023 mencapai 46,50 persen dari pagu anggaran.