Kesepakatan Ditjen Pajak dan Telkom Grup ini terkait dengan penggunaan elektronik bukti potong (e-bupot) atas transaksi jual dan beli melalui sejumlah platform milik Telkom.

Upaya meningkatkan kepatuhan akan dilakukan DJP dalam berbagai cara mulai dari penggunaan saluran elektronik, pos atau perusahaan jasa ekspedisi jasa kurir dengan bukti pengiriman,…

Salah satu aspek yang memengaruhi tren kepatuhan dan pembayaran pajak WP OPNK yang cenderung tidak stabil.

DJP mencatat tidak terlalu banyak WP orang pribadi (OP) yang memanfaatkan relaksasi penyampaian dokumen pendukung SPT Tahunan yang disediakan DJP.

745 jenis usaha yang dimaksud di sini adalah yang termasuk 745 klasifikasi lapangan usaha (KLU) yang nantinya akan dilampirkan dalam PMK yang memperluas cakupan insentif…

Jumlah penyampaian SPT Tahunan per 24 April 2020 tak kunjung bertumbuh dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Di tengah pandemi virus corona atau COVID-19, Kementerian Keuangan, melalui Ditjen Pajak, memberikan relaksasi bagi para wajib pajak. Apa bentuknya?

Penyampaian SPT Tahunan pada tanggal tersebut masih mencapai 9,14 juta, lebih rendah dibandingkan 8 April tahun sebelumnya yang mencapai 11,49 juta.

Per 9 Maret, jumlah SPT yang dilaporkan melalui e-Filling mencapai 5,4 juta SPT, lebih tinggi dibandingkan 9 Maret tahun lalu dimana pelaporan melalui e-Filling baru mencapai…

Untuk mengatasi masalah restitusi pajak yang terus menghantui, DJP akan melakukan post audit khusus bagi restitusi pajak dipercepat dan mengaktifkan Compliance Risk Management…

Dengan melapor SPT, maka wajib pajak telah menunaikan kewajibannya dan secara tidak langsung mendukung pembangunan infrastruktur,

Dengan target kepatuhan formal yang tetap dipatok di angka 80 persen - 85 persen dan jumlah WP wajib SPT yang meningkat menjadi 19 juta WP, realisasi WP yang melaporkan SPT…

Ada 130.716 wajib pajak (WP) aktif yang ada di wilayahnya. Pada tahun 2018 hanya 57.510 orang yang melapor. Tahun lalu turun menjadi 55.823.

Menjelang tutup buku, Ditjan Pajak cukup gencar mengumpulkan para pengusaha atau wajib pajak (WP) potensial untuk mendorong pencapaian penerimaan pajak.

Pemerintah Provinsi Sumatra Utara mendorong kepatuhan masyarakat melaksanakan kewajiban pajak, sebagai upaya untuk mendukung agenda pembangunan.