Mahkamah Konstitusi (MK) memperingatkan pemerintah dan DPR jangan sering mengubah aturan batas usia pejabat.

Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui untuk menggunakan Putusan Mahkamah Agung (MA) untuk menjadi daftar inventarisasi masalah (DIM) pada RUU Pilkada.

Mantan Ketua MK Mahfud MD menyatakan putusan MK telah menganulir putusan Mahkamah Agung (MA) soal ambang batas usia pencalonan di Pilkada serentak 2024.

MK mengeluarkan ultimatum terhadap KPU agar syarat usia calon kepala daerah harus terpenuhi pada saat penetapan pasangan calon peserta pilkada.

Kaesang digadang menjadi calon kuat untuk maju di Pilkada Jateng. Seberapa besar kansnya maju menuju Jateng 1 usai Sudaryono dilantik menjadi Wamentan?

Mahasiswa UNS sekaligus adik Almas Tsaqibbirru yakni Arkaan Wahyu menggugat batas usia calon kepala daerah Pilkada ke MK. Bakal tentukan nasib Kaesang?

KPU memutuskan ketentuan pendaftaran usia minimal calon kepala daerah sesuai Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 mulai berlaku pada 1 Januari 2025

KPU mengkritisi putusan MA No. 23 P/HUM/2024 yang membatalkan ketentuan pendaftaran usia minimal calon kepala daerah.

Profil Ahmad Ridha, Ketum Partai Garuda yang menggugat ke MA batas usia minimal Kepala Daerah di Pilkada 2024

MA membatalkan ketentuan syarat usia minimal calon gubernur-wakil gubernur 30 tahun di tengah isu putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep maju Pilkada 2024

PDIP resmi menggugat KPU ke PTUN DKI Jakarta pada Selasa (2/4/2024). PDIP melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah yang berkuasa

Prabowo-Gibran menang telak di Sumsel. Namun, kemenangan ini mendapatkan protes, salah satunya dari kubu AMIN yang menyinggung pelanggaran etik Anwar Usman

Ketua KPU dan 6 anggotanya terbukti melanggar etik karena meloloskan pendaftaran Gibran sebagai cawapres sebelum merevisi UU Pemilu

DKPP RI memberikan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU Hasyim Asyari terkait penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres.

MK kembali menolak permohonan uji formil terkait batas usia capres-cawapres pada hari ini, Rabu (31/1/2024) yang diajukan oleh Dosen UBK

MK memutuskan menolak gugatan terhadap Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), yang mengatur soal batas usia capres-cawapres.