Kepala Subdirektorat Pengerukan Direktorat Kepelabuhanan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Israyadi meyakini jika pelaku usaha sebenarnya mampu memenuhi syarat…
Ketua Umum Indonesian Dredging and Reclamation Association Erick Limin menjelaskan asosiasi dibentuk sebagai wadah komunikasi di antara perusahaan kontraktor pengerukan dan…
Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin membantah adanya pengusiran nelayan di dekat lokasi upacara bendera oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Kapal kecil yang bersandar atau melintas di dekat pantai pulau D reklamasi dihalau petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saat upacara peringatan HUT Ke-74 Kemerdekaan…
ASN yang dikerahkan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam rangka penyelenggaraan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-74 Indonesia tidak tertib dalam mengikuti upacara.
Pemprov DKI Jakarta hari ini, Sabtu (17/8/2019), mengadakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Ke-74 Indonesia di Pulau D atau Kawasan Pantai Maju.
Anies digugat karena telah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 1409/2018 yang berisi tentang Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur tentang Pemberian…
Menurut Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, ibu kota negara lebih cocok dipindah ke pulau reklamasi di teluk Jakarta dari pada ke Kalimantan, Kepindahan ke Kalimantan dinilai…
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan pihaknya akan menempuh proses hukum lanjutan untuk menanggapi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait pembatalan…
Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Jakarta mengabulkan gugatan PT Taman Harapan Indah terkait Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Nomor 1409 Tahun 2018…
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan bahwa pihaknya tak akan mundur walaupun Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan gugatan PT Taman Harapan Indah (THI)…
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dikabarkan berencana menggelar upacara HUT Kemerdekaan ke-74 RI pada 17 Agustus 2019 di kawasan pantai Maju, Pulau Reklamasi.
Pemerintah sedang menyiapkan instruksi presiden (Inpres) untuk menyelesaikan masalah reklamasi bekas lahan tambang baik yang berizin maupun yang tak berizin.
Plt. GUbernur Riau Isdianto masih perlu waktu untuk mempelajari rencana reklamasi, termasuk mengevaluasi perusahaan-perusahaan yang melaksanakan proyek itu.