PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. (PJAA) menunda proyek reklamasi karena saat ini kas perseroan masih terbebani dampak pembatasan operasional akibat pandemi.

Pengembangan budi daya kakap putih sistem keramba apung di lahan bekas tambang PT Timah Tbk. bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka

Agenda rapat DPRD ke depan bakal dirumuskan ulang melalui rapat Bamus. Tidak tertutup kemungkinan, rapat itu dihelat secara daring.

Saefullah menuturkan keputusan gubernur itu diperlukan untuk memperpanjang perjanjian pemindahan hasil pengerukan di sejumlah sungai dan waduk ke lahan milik pemerintah yang…

Ketua Umum Perhapi Rizal Kasali mengatakan bahwa tidak semua perusahaan tambang memiliki instrumen yang cukup untuk melakukan kegiatan rangkaian pertambangan yang baik (good…

Dalam UU Nomor 3 Tahun 2020, telah diatur mengenai kewajiban pemegang izin konsesi tambang untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang dengan tingkat keberhasilan 100 persen,…

Iwan menegaskan Anies Baswedan mesti konsisten dengan janji politiknya dengan tidak melakukan reklamasi di teluk Jakarta dengan dalih apapun dan berkomitmen terhadap pemulihan…

Pasalnya, rencana reklamasi Ancol Timur seluas 120 hektar telah ada di Laporan Tahunan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. sejak 2009 dan 2010.

Menurut dia, normalisasi sungai maupun naturalisasi juga bisa mengurangi sedimentasi sungai dan merelokasi warga yang ada di bantaran.

Anies telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 237 Tahun 2020. Beleid ini mengizinkan perluasan kawasan rekreasi Dufan seluas lebih kurang 35 hektare dan kawasan rekreasi…

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa proyek reklamasi Ancol berbeda dengan reklamasi 17 pulau Teluk Jakarta, di mana 14 di antaranya telah dihentikan. Perbedaan…

Riza mengatakan yang terjadi pada reklamasi Ancol merupakan perluasan kawasan dari penampungan hasil pengerukan lima waduk di Jakarta, Banjir Kanal Timur, dan 13 sungai yang…

Perluasan kawasan Dunia Fantasi (Dufan) dan Taman Impian Ancol Timur diizinkan melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta 237/2020.

Dasar perhitungan 5 persen lahan reklamasi sebagai milik DKI dinilai tak berdasar dan diputuskan sepihak oleh Gubernur tanpa konsultasi ke DPRD.

Keputusan Gubernur DKI Jakarta 237/2020 dinilai tidak berdasar pada pertimbangan zonasi yang tertuang baik di dalam perda maupun Perpres No. 60/2020