Ekonom Indef Drajad Wibowo mengatakan efek dari kenaikan PPN menjadi 12% bukan akan mengerek penerimaan pajak, justru akan menurunkan total PPN yang diterima.
Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Drajad Wibowo mengakui anggaran belanja Rp3.621,3 triliun dalam APBN 2025 tak cukup untuk mencapai target pertumbuhan.
Pelaksanaan program makan bergizi gratis akan membutuhkan anggaran besar, sehingga kubu Prabowo membuka peluang mengeluarkan APBN Perubahan alias APBN-P 2025.
Pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) dan transformasi transformasi birokrasi dapat menjadi solusi atas besarnya porsi pembayaran utang dalam APBN.
Kubu Prabowo-Gibran mulai menyampaikan harapannya secara terbuka agar Thomas Djiwandono, keponakan Prabowo, menjadi Menteri Keuangan di kabinet berikutnya.
Sejumlah lembaga memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2024 dan 2025 tidak sebesar target pemerintah. Kondisi domestik maupun tekanan eksternal perlu diantisipasi.
Melambatnya ekonomi China, hingga meningkatnya ketidakpastian kebijakan dunia berisiko menurunkan prospek ekonomi di Asia Pasifik, tidak terkecuali Indonesia.
Utang pemerintah kepada pihak asing tercatat senilai US$194,3 miliar, berdasarkan buku Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi September 2024.
Sejauh ini negara Asean yang aktif merespons UU Antideforestasi Uni Eropa adalah Indonesia dan Malaysia, karena kedua negara ini merupakan produsen CPO.
Kebijakan pemerintah melakukan prefunding Surat Berharga Negara (SBN) untuk membiayai APBN 2025 membuka peluang tambahan cadangan devisa hingga akhir 2024.