Kemnaker mengambil sejumlah langkah untuk menangani polemik tersebut untuk melindungi para pencari kerja dari informasi palsu hingga penipuan.

Pemerintah menargetkan nilai devisa pariwisata sebesar US$22,10 miliar atau setara Rp342 triliun pada 2025.

Luhut menyebut Prabowo Subianto akan membangun jalan tol hingga LRT untuk menghubungkan Bali Utara dan Bali Selatan.

Pelaku industri bidang pengecatan untuk plastik part, menuai berkah usai menjadi salah satu IKM binaan Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA).

Pemerintah China menyebut kebijakan bebas visa kepada lebih dari 160 negara sukses menarik 17 juta wisatawan mancanegara ke negaranya dalam tujuh bulan terakhir

Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Agama (Kemenag) Jaja Jaelani dicecar Pansus Haji terkait usulan pembagian kuota haji tambahan 2024.

Pansus Hak Angket Haji 2024 DPR menemukan sejumlah travel haji tidak memberikan pelayanan maksimal kepada jemaah haji khusus.

Dirut Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Agama (Kemenag) Jaja Jaelani mengaku tidak tahu siapa yang mengusulkan pembagian kuota haji tambahan 2024.

Kemenaker mengungkapkan skema yang akan digunakan dalam pengaturan upah minimum provinsi atau UMP pada 2025.

Kementerian PUPR mengajukan tambahan anggaran 2025 sebesar Rp61,31 triliun sehingga total anggaran kementerian pada tahun depan menjadi Rp136 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp20,32 triliun pada 2025 untuk merampungkan pembangunan IKN.

Kuota haji Indonesia ditetapkan sebanyak 241.000 jemaah tanpa adanya pembagian kuota haji reguler dan haji khusus.

Pansus Hak Angket Haji 2024 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan memanggil sejumlah pejabat Kementerian Agama (Kemenag)

Usulan terkait dengan pembentukan Badan Haji di luar Kementerian Agama (Kemenag) kembali mencuat imbas polemik Ibadah Haji yang terjadi setiap tahun.

Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama (Kemenag) Subhan Cholid menghadiri rapat Pansus Haji DPR untuk membahas kisruh pembagian kuota haji 2024.

Pansus Hak Angket Haji 2024 DPR RI menyebut pembagian kuota haji tambahan 2024 tidak sesuai dengan persetujuan DPR dan pemerintah.