Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengatakan permintaan maaf Kapolda Sulawesi Tengah tidak menghilangkan unsur pidana pelaku penembakan seorang warga Parigi Moutong…
Kantor Perwakilan Komnas HAM Sulteng akan membantu mendampingi penyelidikan kematian seorang warga yang ditembak peluru tajam saat berdemonstrasi menolak tambang di Parigi…
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mengecam tindakan pemerintah yang menyatakan informasi dan pemberitaan mengenai kekerasan di Desa Wadas merupakan hoaks
Pemerintah pusat akan mendorong daerah untuk menyiapkan diri membantu komitmen pemerintah menurunkan gas rumah kaca melalui regulasi yang mengatur pembagian kewenangan terkait…
Laporan Indeks Demokrasi Asia 2021 yang dirilis The Economist Intelligence Unit (EIU) memperlihatkan kenaikan peringkat demokrasi Indonesia dari sebelumnya posisi 64 menjadi…
Aktivis dari organisasi perempuan dan pekerja rumah tangga (PRT) meminta UU Pelindungan PRT disahkan sebagai bentuk kehadiran negara melindungi pekerja perempuan bidang informal…
Penerapan ‘electronic Know Your Costumer’ (e-KYC) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) di berbagai lembaga pelayanan publik dan komersial terus meningkat.
Panitia Seleksi (Pansel) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mulai membuka pendaftaran bagi calon anggota/komisioner Komnas HAM periode 2022-2077
RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) harus menyediakan mekanisme khusus untuk pemenuhan hak korban melalui Victim Trust Fund atau Dana Bantuan Korban Kekerasan…
Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari (Dirjen PHL) KLHK menolak klaim penelitian Fakultas Kehutanan IPB dan APKASINDO yang menyatakan sawit merupakan tanaman hutan terlantar.
Praktik pungli Lapas yang kembali terjadi di Lapas Cipinang, Jakarta Timur diakibatkan persoalan over kapasitas lapas dan mudahnya kebijakan penahanan di rutan/lapas.
Tim Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menemukan sejumlah kendala yang menghambat pengembangan agrikultur, perikanan, dan industri di kecamatan perbatasan di Kabupaten…
Tingginya potensi kerawanan isu politik pilkada dan masalah lingkungan di Sulawesi Tengah membuat Balitbang Kemendagri ajak Universitas Tadulako untuk mencari solusi