Rusia dan Ukraina sepakat untuk melakukan pertukaran tawanan terbesar selama berlangsungnya perang.

Putin akan mengerahkan militernya jika NATO nekat menempatkan infrastruktur militernya di perbatasan Finlandia dan Swedia.

Anggota DPR RI Fadli Zon menilai rencana Polri membentuk satuan tugas politik identitas yang disebut Satgas Nusantara merupakan langkah yang berlebihan.

Lima perusahaan China masuk daftar hitam perdagangan karena diduga mendukung pangkalan industri militer dan pertahanan Rusia.

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdoğan, Presiden Sauli Niinistö dari Finlandia dan Perdana Menteri Swedia, Magdalena Andersson telah mencapai kesepakatan terkait kenggotaan…

Akselerasi pemulihan ekonomi perlu didukung reformasi struktural dengan mengoptimalkan potensi usaha kehutanan melalui kebijakan multiusaha kehutanan.

Pemerintah Iran dikabarkan mengajukan diri menjadi anggota negara-negara kelompok ekonomi berkembang atau BRICS yang kini beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika…

Anggota Komisi XI DPR, Ahmad Najib Qodratullah meminta kalangan perbankan untuk membantu meringankan beban peternak sektor UMKM yang terdampak PMK lewat restrukturisasi kredit.

Setiap gangguan di semenanjung Krimea oleh negara anggota NATO akan menjadi deklarasi perang terhadap Rusia dan dapat memicu Perang Dunia III.

KTT Madrid pekan ini akan menyetujui penempatkan 300.000 tentara NATO dalam kesiapan tinggi guna menanggapi invasi Rusia ke Ukraina.

Sedikitnya 13 orang tewas saat dua rudal Rusia menghantam pusat perbelanjaan yang ramai pengunjung.

Papua Nugini hingga negara pulau kecil Tuvalu dalam posisi baru yang sangat berpengaruh. Apalagi, saat negara Barat dan China bertarung mendapatkan dukungan strategis.

Biro perjalanan muslim di Inggris menyatakan terancam bangkrut setelah Arab Saudi meluncurkan sistem online untuk mengajukan permohonan haji.

PAN siap melakukan komunikasi politik dengan PDI Perjuangan (PDIP) karena kesamaan sebagai partai nasionalis yang berbasiskan plaform politik kemanusiaan.

Kegagalan membayar kewajiban terakhir Rusia terjadi pada tahun 1998 ketika negara itu diguncang krisis rubel sela dari rezim Boris Yeltsin.

G7 akan menggalang dana hingga US$600 miliar selama lima tahun untuk membiayai infrastruktur di negara berkembang.