Suku bunga kredit Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih memiliki peluang untuk diturunkan pada tahun depan.

Pertumbuhan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tidak berjalan seiring dengan pertumbuhan belanja daerah.

Makin tingginya tensi perang dagang menyebabkan pemerintah perlu mempertahankan konsumsi domestik dan belanja pemerintah serta menggenjot investasi.

Realisasi pembiayaan utang per Juli 2019 mencapai Rp234,1 triliun atau 65,2% dari target pembiayaan utang sebesar Rp359,3 triliun.

Sebelumnya, kabar pemangkasan PPh atas bunga obligasi hingga 0% tersebut disampaikan oleh Direktur Peraturan Perpajakan II Ditjen Pajak Yunirwansyah di Bali pada 31 Juli…

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai rendahnya serapan pinjaman oleh pemerintah terekspresikan dalam belanja modal yang cenderung…

Dalam laporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, kedua kementerian tersebut mendapatkan pinjaman luar negeri terbanyak dibandingkan…

Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hanya 25% dari kegiatan yang dibiayai melalui pinjaman…

Perusahaan-perusahaan di Australia, China, Hong Kong, India, dan termasuk Indonesia, menanggung utang jangka panjang lebih dari 25 persen dengan interest coverage ratio (ICR)…

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyambut baik diturunkannya BI 7 days reverse repo rate (BI7DRRR) atau suku bunga acuan dari 5,75% menjadi tinggal 5,5%.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah menilai likuiditas perekonomian kita cenderung rendah akibat kebijakan BI yang cederung ketat.

Teknologi Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3) bisa digunakan untuk menarik pajak dari transaksi e-commerce.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hari ini, Jumat (23/8/2019), meresmikan Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3) yang merupakan pengembangan dari MPN G2. Tiga e-commerce…

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjanji untuk mengimbangi dan mengharmonisasikan kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter dari Bank Indonesia (BI).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berulang kali menegaskan bahwa pembayaran pajak ke depannya harus semudah membeli pulsa.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati berulang kali menegaskan bahwa pembayaran pajak ke depannya harus semudah membeli pulsa.