Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai periode kedua pemerintahan Joko Widodo bakal lebih menantang dibandingkan dengan periode pertama.

Pemerintah masih memiliki tiga PR untuk kebijakan perekonomian ke depan.

Jelang pelantikan Joko Widodo - Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan dirinya bersyukur punya…

Posisi Partai Amanat Nasional pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo bakal sepenuhnya ditentukan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Di sisi lain, Zulkifli sudah melakukan…

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah dinilai harus menjaga konsumsi domestik guna mengamankan pertumbuhan ekonomi tetap di level 5% pada 2020.n

Keberadaan badan layanan umum Lembaga Kerja Sama Pembangunan Internasional Indonesia atau Indonesian Agency for International Development (Indonesian Aid) bakal mengefisienkan…

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dinilai lebih cocok menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian dibandingkan dengan posisi yang saat ini dijabatnya meski ada…

Kali ini, penghitungan alokasi DID didasarkan pada kriteria utama dan kategori kinerja.

Data BI menunjukkan bahwa permintaan kredit baru per kuartal III/2019 yang tercermin dari saldo bersih tertimbang (SBT) mencapai 68,9%, lebih rendah dari kuartal sebelumnya…

Badan layanan umum (BLU) tersebut dibentuk dalam rangka memenuhi amanat PP No. 57/2019 yang memerintah Kementerian Keuangan untuk membentuk unit pengelola dana hibah.

Kementerian Koordinator Perekonomian mencatat realisasi penyaluran KUR ke sektor produktif mencapai 47% dari total penyaluran KUR, di bawah target pemerintah yang mencapai…

Rasio non performing loan (NPL) mencapai 1,31% dan capaian ini masih lebih rendah dibandingkan dengan NPL kredit secara nasional.

Realisasi investasi sepanjang pemerintahan Joko Widodo—Jusuf Kalla memang terus meningkat. Namun, daya ungkit investasi terhadap pertumbuhan ekonomi sejauh ini masih cukup…

Pemerintah akan kenakan bea masuk tindak pengamanan (safeguard) atas 121 HS Code tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam rangka melindungi industri tekstil dan produk tekstil…

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk memberikan sinyal bahwa perekonomian Indonesia terus dijaga.

Pembenahan kebijakan ini bakal dilaksanakan oleh dua kementerian yakni Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan.