Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu mengatakan saat ini PMK turunan mengenai fasilitas PPh masih dibahas.

Menurut Sri Mulyani, penurunan harga minyak bisa jadi adalah stimulus bagi dunia usaha karena perekonomian global yang tengah tertekan akibah wabah virus corona atau Covid-19…

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hal ini dilakukan dalam rangka memitigasi penyebaran virus Corona atau Covid-19.

Dalam aturan baru tersebut, pemerintah mengatur ulang sejumlah fasilitas perpajakan dan kemudahan lainnya mulai dari PPh, PPN, bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI)…

Satu Perpres yang masih digodok untuk melengkapi Perpres Program Kartu Prakerja adalah Project Management Office (PMO).

Selain China, penanaman modal dari negara-negara lain seperti Eropa, Timur Tengah, dan bahkan Korea Selatan

Pengaruh pandemi Covid-19 terhadap nilai realisasi investasi dapat terukur setelah pengumuman nilai realisasi investasi kuartal I/2020 pada bulan April

Program Kartu Prakerja bertujuan untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja dan meningkatkan produktivitas serta daya saing angkatan kerja.

Kementerian Perdagangan tercatat hanya memiliki skor Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 90,46, di bawah kementerian lain yang rata-rata mencapai skor IKPA…

Pemerintah akan memberikan relaksasi atas pengenaan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, hingga PPh Pasal 25 serta PPN Minyak Goreng, PPN Bahan Bakar Nabati, PPN Eksplorasi Migas,…

Relaksasi ini diharapkan akan membantu manufaktur Tanah Air untuk memperlancar impor bahan baku sehingga produksi tidak terhambat.

Kementerian Keuangan membuka opsi untuk menunda pungutan PPh Pasal 21 dalam rangka menangkal dampak ekonomi dari penyebaran virus corona.n

Insentif yang menguntungkan pengusaha tersebut pernah dilakukan pemerintah pada 2008-2009 lalu ketika krisis ekonomi global akan diberlakukan kembali jika diperlukan.

Untuk mengatasi masalah restitusi pajak yang terus menghantui, DJP akan melakukan post audit khusus bagi restitusi pajak dipercepat dan mengaktifkan Compliance Risk Management…

BKPM tengah memetakan investor lama yang akan melakukan reinvestasi guna mengenjot pertumbuhan investasi

Pemprov Jawa Timur akan menerima DBH CHT dari pemerintah pusat sebanyak Rp552,83 miliar, jauh lebih banyak dibandingkan dengan Pemprov yang lain.