Fasilitas dan kemudahan tersebut diberikan guna menjaga keberlangsungan industri khususnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta mendorong ketersediaan alat pelindung diri,…

Perintah ini tertuang dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan yang ditetapkan per 9 April 2020 lalu.

Realisasi investasi menurun dengan saldo bersih tertimbang (SBT) sebesar 2,61%, lebih rendah dibandingkan kuartal IV/2019 ataupun kuartal I/2019 dimana SBT dari investasi…

Dari 548 Pemda, masih ada 34 Pemda pada tingkat kota/kabupaten yang belum melaporkan realokasi anggaran untuk penanganan kesehatan, sedangkan seluruh pemerintah provinsi…

DPR RI bakal mulai membahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja bersama dengan pemerintah pasca selesainya masa reses pada Maret 2020 lalu.

Semua upaya untuk memperbaiki kondisi perekonomian sangat bergantung pada langkah pemerintah menanganani Covid-19.

Proses pembahasan Omnibus Law akan memaksimalkan uji publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.

Kementerian Keuangan menggandeng e-commerce sebagai salah satu mitra baru dalam penjualan surat utang negara (SUN) ritel di pasar perdana domestik.

Penerbitan SBN domestik dengan pola pembelian oleh BI memungkinkan pemerintah untuk menetapkan suku bunga atau kupon SBN yang lebih rendah dengan tenor yang wajar

Penyampaian SPT Tahunan pada tanggal tersebut masih mencapai 9,14 juta, lebih rendah dibandingkan 8 April tahun sebelumnya yang mencapai 11,49 juta.

Defisit anggaran 2020 diproyeksikan mencapai Rp852 triliun atau 5,07% dari PDB dengan pembiayaan utang mencapai Rp1.000 triliun.

Melalui revisi anggaran, pemerintah menambahkan anggaran sebesar Rp110 triliun sebagai jaring pengaman sosial, Rp65 triliun diantaranya merupakan tambahan atas beragam bantuan…

pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% dari yang seharusnya terutang untuk setiap masa pajak ditentukan berdasarkan empat metode.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri melaporkan untuk saat ini sudah banyak pemerintah daerah (Pemda) yang telah melakukan revisi APBD-nya untuk penanganan Covid-19.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merelaksasi ketentuan mengenai hibah daerah.

Pemda wajib melakukan realokasi anggaran paling lambat tujuh hari setelah instruksi dikeluarkan atau Kamis (9/4/2020).