Pengamat tata kota Yayat Supriatna mengatakan pembangunan di lahan reklamasi harus menunggu disahkannya Raperda RTRW dan jangan sampai Pemprov DKI Jakarta melakukan pelanggaran…

PT Jakpro akan memanfaatkan fasilitas umum di lahan reklamasi untuk memperoleh keuntungan, contohnya dengan mengadakan event olahraga di Jalur Jalasena dan menarik biaya…

Perencanaan dan pembangunan fasilitas umum di lahan reklamasi tetap berlanjut meskipun lahan tersebut belum terdaftar dalam RTRW DKI Jakarta

Pemprov DKI Jakarta akan menanggung seluruh biaya pengobatan warga DKI Jakarta yang terdampak oleh tsunami Banten.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik sayangkan evaluasi Kemendagri yang melarang perbaikan jalan di Kompleks Instansi Vertikal dan asuransi korban pohon tumbang.

DPRD bersama Pemprov DKI Jakarta mengadakan rapat pimpinan gabungan atas evaluasi APBD DKI Jakarta 2019 oleh Kemendagri. Menurut hasil evaluasi Kemendagri APBD DKI Jakarta…

Pemprov DKI Jakarta bersama dengan perwakilan pemerintah wilayah penyangga Bodetabekjur menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) pengembangan pengelolaan lingkungan hidup…

Pemprov DKI Jakarta tandatangani perjanjian kerjasama pembangunan park and ride di 10 titik di Bekasi dan Bogor

Proyek ITF yang dikerjakan oleh PT Jakpro sama sekali tidak menggunakan dana APBD dan berskema KPBU.

Kepala dinas berstatus pelaksana tugas (Plt) dinilai menyebabkan kinerja SKPD lambat dan berpengaruh pada serapan anggaran.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menugaskan Disnakertrans DKI Jakarta untuk menyelesaikan masalah UMSP hingga akhir tahun 2018.

Pengerjaan proyek ITF Sunter bekerjasama dengan Fortum dari Finlandia dan membutuhkan dana sebesar Rp 3,6 triliun

PKS berharap proses pengangkatan Wakil Gubernur DKI Jakarta bisa selesai pada Desember 2018. Namun, menurut Ketua DPW PKS DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi proses yang perlu…

Pemprov DKI Jakarta mendapatkan penghargaan APE dari KP3A karena komitmen Pemprov atas kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Kita sudah mendengar paparan dari forum diskusi pada Selasa (18/12/2018) yang merekomendasikan untuk diteruskan. Sekarang kita sedang mengkompilasi hasil studi kajian ekonominya.

Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang menilai keberadaan UMSP tidak diperlukan karena sudah ada UMP.