Beroperasinya jembatan layang atau skrybridge Tanah Abang menyebabkan penurunan omzet para pedagang di pasar-pasar Jl. Jatibaru yang terletak di bawah infrastruktur itu.

Pemprov DKI Jakarta ajak masyarakat untuk mengupayakan berbagai langkah preventif untuk mengantisipasi penyebaran penyakit demam berdarah dengue (DBD) di DKI Jakarta.

PD Sarana Jaya dan Ombudsman RI Perwakilan DKI Jakarta membuka kemungkinan untuk menambahkan akses dari atas Skybridge Tanah Abang menuju pasar-pasar di bawah skybridge yang…

Beroperasinya Skybridge Tanah Abang menyebabkan turunnya omzet pedagang-pedagang di pasar-pasar Jl. Jatibaru yang terletak di bawah skybridge.

PD Pasar Jaya bekerjasama dengan MacroAd untuk merancang media periklanan digital dan penyediaan Wi-fi gratis di pasar-pasar yang dikelola oleh PD Pasar Jaya.

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) membantah kemungkinan adanya sharing station antara LRT Jakarta yang dikerjakan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan LRT…

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jamin pihaknya akan terus lakukan penertiban di Tanah Abang.

Jakarta Propertindo (Jakpro) menyebutkan kemungkinan sharing track antara LRT Jakarta dengan LRT Jabodebek yang dikerjakan oleh PT Adhi Karya saat ini tidak memungkinkan…

Rencana integrasi transportasi Jabodetabek masih dalam proses pembahasan.

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyebutkan pergub pembentukan perusahaan patungan integrasi pembayaran tiket antara PT MRT Jakarta, PT Jakarta Propertindo (Jakpro),…

Pemprov DKI Jakarta akan siapkan alat untuk mendeteksi penggunaan air tanah di DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta akan belajar dari Jepang soal masalah penurunan permukaan tanah di DKI Jakarta.

Reklame di kawasan kendali ketat disebut bisa dibatalkan izinnya apabila spesifikasi reklame tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pergub No. 148/2017 tentang Petunjuk…

Kurangnya sinkronisasi data reklame diakui sebagai hambatan atas kebijakan penertiban reklame yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sejak Desember 2018.

Rencana penerapan pergub pelarangan kantong plastik dipandang tidak adil dan tidak akan efektif karena sanksi atas penggunaannya hanya akan dikenakan ke dunia usaha.

Sanksi atas penggunaan kantong plastik nantinya akan ditargetkan atas pengusaha ritel dan pasar tradisional.