Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Perhubungan Laut Sudiono mengatakan, peserta Bimtek Keselamatan Pelayaran berasal dari UPT Ditjen Perhubungan Laut di wilayah Provinsi…

Bisnis, JAKARTA – Kendati pemerintah telah mewajibkan para operator melakukan upaya penanggulangan pencemaran tumpahan minyak dan limbah di laut, baru seperlima dari total…

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No.58/2013 tentang Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan, para awak kapal diwajibkan melakukan risk assesment penanggulangan…

Kementerian Perhubungan menanam 4.500 bibit mangrove di sepanjang pesisir pantai Setarap, Satui, Tanah bumbu Kalimantan Selatan.

Kedaulatan Indonesia di wilayah Selat Malaka-Selat Singapura dinilai masih lemah. Selat Malaka-Singapura harus diperkuat.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus Purnomo mengatakan bahwa ketersediaan barang kebutuhan masyarakat di seluruh pelosok negeri dengan disparitas harga yang rendah…

Bisnis, JAKARTA – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menginstruksikan adanya peningkatan aktivitas pengapalan barang-barang pada setiap akhir pekan di Pelabuhan Tanjung…

Target penambahan kapasitas pelayanan pengapalan ini dapat meningkatkan potensi Tanjung Priok sebagai hub yang dapat menampung kapal kapal besar dengan tujuan benua-benua…

Presiden Asosiasi Doktor dan Profesor Hukum Indonesia (APDHI) Dini Dewi Heniarti mengatakan bahwa limbah plastik yang terkontaminasi B3 berpotensi membebani keuangan negara.

Kepala Unit Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia/AirNav Indonesia Kertajati Muksin menyatakan rencananya Instrumen Landing System (ILS) dapat…

Ketua Komite Tetap Percepatan Arus Barang Ekspor/Impor dan Antarpulau Kadin Indonesia Anwar Sata mengatakan, hingga kini ratusan kontainer masih tersebar di beberapa terminal.

Coorporat Secretary PT Pelabuhan Indonesia II/IPC Shanti Puruhita menyebutkan bahwa telah mengaktifkan Sarana Pelaporan Pelanggaran atau Whistleblowing System (WBS) di semua…

Ketidakjelasan hukum maritim atau admiralty law di Indonesia sering dimanfaatkan oleh sejumlah preman pelabuhan dan oknum untuk menahan kapal, barang, kru kapal, atau pemerasan.

Bisnis, JAKARTA – Meskipun program tol laut dinilai sangat baik untuk menyamaratakan distribusi komoditas dan barang ke Indonesia timur, dalam eksekusinya justru masih belum…

Meskipun program tol laut dinilai sangat bagus untuk menyamaratakan distribusi komoditas ke Indonesia timur, dalam eksekusinya selama perjalanan supply atau ruang kapal belum…

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menginstruksikan agar unit pelaksana teknis (UPT) yang berada di wilayah rawan bencana untuk meningkatkan kewaspadaan…