Bank Indonesia memfasilitasi tiga proyek investasi strategis dalam penyelenggaraan ‘Indonesia Business Forum’ di Washington D.C., Amerika Serikat (AS).

Nasib anggaran IKN Tahun depan dibongkar oleh Kementerian Keuangan

Asa presiden terpilih Prabowo Subianto untuk meningkatkan anggaran negara dalam pembangunan Nusantara menemukan titik cerah, setelah pemerintah memberikan kuasa penuh untuk…

Rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) dari 2014 hingga 2019 berada dalam kisaran 24,68% PDB sampai dengan 30,23% PDB.

Tekanan inflasi pada Agustus 2024 diperkirakan akan didorong utamanya oleh kenaikan harga beras, dan inflasi barang impor.

ADB menilai penanggulangan perubahan iklim di kawasan Asia dan Pasifik terkendala oleh kurangnya data yang diperlukan oleh para pembuat kebijakan.

Keputusan BI menahan suku bunga di 6,2% dinilai tepat dan taktis untuk menjaga stabilitas moneter, terutama menopang penguatan nilai tukar rupiah.

Asumsi nilai tukar rupiah Rp16.100 per dolar AS pada 2025 tercatat lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, dapat menambah beban subsidi hingga bunga utang.

Berbekal belanja APBN yang mencapai rekor tertinggi, pemerintah harus memprioritaskan belanja untuk meningkatkan konsumsi masyarakat.

Pendapatan negara dinilai berpotensi stagnan pada tahun depan, lalu kapasitas penarikan utang pemerintah sudah terbatas sehingga membawa tantangan bagi ekonomi.

Nilai tukar rupiah dipatok sebesar Rp16.100 per dolar AS pada 2025. Pemerintah melihat potensi pelemahan rupiah berlanjut pada tahun depan.

Presiden Jokowi menyebut makan bergizi gratis hingga hilirisasi menjadi program pertama yang akan difokuskan pemerintahan selanjutnya.

Meski getol membangun infrastruktur dan proyek hilirisasi, pertumbuhan ekonomi di era Jokowi selama 10 tahun dinilai cenderung stagnan di 5%.

Pemerintah diminta mendorong riset terkait teknologi, khususnya di bidang kesehatan, guna mengantisipasi potensi pandemi di masa depan.

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) memberikan sejumlah catatan atas kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Barang dari transaksi e-commerce turut tergolong barang hasil perdagangan, tidak ada perbedaan perlakuan pengenaan bea masuk dan pajak atasnya.