Elektabilitas bukan menjadi satu-satunya faktor penentu bagi elite partai politik menentukan calon yang akan diusung di Pilkada 2024.

Nego politik antara PDI Perjuangan (PDIP) dengan Anies Baswedan di Pilkada 2024 menemui jalan buntu hingga detik-detik akhir pendaftaran pada Kamis (29/8/2024).

Nasib kurang beruntung menimpa Anies Baswedan di Pilkada 2024 ini. Pasalnya, Anies ditinggal partai politik saat elektabilitas tengah unggul.

PDIP menjawab isu soal keputusan Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri yang batal mengumumkan Anies Baswedan karena dipengaruhi oleh 'surat sakti'.

Sea Group tercatat memiliki kedekatan dengan Kota Solo, Jawa Tengah. Langkah ekspansi perusahaan yang berbasis Singapura tercatat cukup massif di Solo.

Anies Baswedan diketahui telah sempat menyambangi kantor DPP PDI Perjuangan (PDIP) pada Senin (26/8/2024) dengan berbalut busana berwarna merah.

Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri dikabarkan pilih Pramono Anung-Rano Karno maju Pilkada DKI Jakarta 2024 setelah batal mengusung Anies Baswedan.

PDIP batal mengumumkan nama Anies Baswedan sebagai calon kepala daerah pada pengumuman yang digelar di kantor DPP pada Senin (26/8//2024).

Dilahirkannya Putusan MK soal batas usia pendaftaran calon kepala daerah pada 20 Agustus belum membuat harapan Kaesang Pangarep untuk mendaftarkan diri sirna.

Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie menyebut Kaesang masih memiliki mendaftarkan Pilkada 2024 jika KPU tidak segera menerbitkan PKPU baru sebelum 27 Agustus 2024.

Batalnya Revisi Undang-Undang Pilkada memberi dampak besar terhadap peta politik di Tanah Air. Pasalnya, KIM Plus bisa saja berubah.

Kendaraan taktis (rantis) Brimob disiapkan untuk mendorong massa meninggalkan Gedung DPR.

Perbedaan sikap ditunjukkan oleh Presiden Jokowi terhadap dua putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki pengaruh besar terhadap pencalonan kedua anaknya.

Sebagai warga Jakarta, kelakuan para elite politik belakangan ini menjadi tontonan yang paling ruwet selama diselenggarakannya pemilihan gubernur.

Tagar 'Peringatan Darurat' demokrasi tengah digaungkan warganet di media sosial yang menyuarakan tentang keprihatinannya terkait dengan Putusan MK.

Warganet di media sosial dengan kompak mengunggah gambar yang bertuliskan 'Peringatan Darurat' sebagai respons putusan MK yang tengah dijegal oleh DPR.