Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) mengungkapkan langkah pemerintah untuk menjaga iklim investasi di bidang infrastruktur ke depan menjadi tahap pembuktian bagi investor.

Hutama Karya berharap adanya relaksasi perizinan untuk investasi di sektor infrastruktur dengan adanya pandemi Covid-19.

Brantas Abipraya menggelar sosialisasi protokol new normal sebagai langkah perusahaan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna menilai Kementerian PUPR perlu mempertimbangkan secara matang kebijakan strategis pembangunan infrastruktur ke…

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dengan format kelembagaan Penataan Ruang Jabodetabek-Punjur yang jelas maka implementasi rencana tata ruang dapat lebih termonitor.

Kementerian PUPR mengungkapkan khusus untuk peningkatan irigasi, diperkiraan kebutuhan anggaran sebesar Rp1,9 triliun untuk tahun 2021 dan 2022.

Tahap sosialisasi dilaksanakan 9-11 Juni 2020. Sementara itu, pendaftaran akreditasi dilaksanakan pada 18-24 Juni

Saat ini, progres pembangunan jalan layang telah menyentuh 34,7 persen

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan konstruksi 41 proyek bendungan masih berjalan meskipun terdampak adanya pandemi Covid-19.

Seiring berakhirnya ketentuan larangan mudik, PT Hutama Karya (Persero) menghapuskan sejumlah titik check point dan penyekatan.

Pengalihan arus lalu lntas akan dilakukan di Simpang Susun Cibitung mulai Jumat (12/6/2020), lantaran adanya pembangunan jalan tol Cibitung - Tanjung Priok dan Cibitung -…

Asosiasi Jalan Tol Indonesia masih memantau tren lalu lintas harian rata-rata (LHR) di jalan tol dengan adanya pelonggaran pembatasan terkait Covid-19.

PT Waskita Toll Road bakal melepas kepemilikan saham di tiga ruas tol pada tahun ini, yakni ruas Kanci–Pejagan, Pejagan–Pemalang, dan Pasuruan–Probolinggo.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dengan kehadiran Jembatan Tumbang Samba dan tersambungnya Jalan Lintas Tengah Kalimantan diharapkan kegiatan ekonomi di daerah…

Wakil Sekjen II Gapensi Errika Ferdinata mengatakan di anggota Gapensi sendiri, tidak ada pembahasan terkait pengerjaan padat karya tunai dari pemerintah.

Jaminan ketersediaan proyek ini penting. Pasalnya, kontraktor di kategori menengah dan kecil mengalami kesulitan dengan berkurangnya proyek karena dampak ekonomi dari Covid-19.