Selama ini banyak masyarakat yang memandang negatif aktivitas impor. Padahal, hampir seluruh negara melakukan aktivitas impor termasuk impor untuk tujuan ekspor.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Eddy Susetyo lolos dalam seleksi tahap pertama Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan 2017- 2022.
Setidaknya ada Rp302,75 miliar Dana Desa periode 2016 yang tidak tersalur dari Rekening Kas Umum Negara ke RKU Daerah atau setara dengan 0,64% dari pagu nasional Dana Desa.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera mengeluarkan aturan mengenai relaksasi program Laku Pandai menyusul adanya realisasi bantuan pemerintah non tunai (BPNT) dengan konsep…
Pemerintah mulai melakukan Penyaluran Bantuan Pemerintah Non-Tunai (BPNT) pada 2017 dengan konsep one payment yang akan menyasar sekitar 1,4 juta rumah tangga. BPNT merupakan…
Pemerintah mulai melakukan Penyaluran Bantuan Pemerintah Non-Tunai (BPNT) pada 2017 dengan konsep one payment yang akan menyasar sekitar 1,4 juta rumah tangga. BPNT merupakan…
Kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait imigrasi membuat CEO Uber Technologies Inc. Travis Kalanick memutuskan untuk mundur dari tim Dewan Penasihat Ekonomi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang juga merupakan Ketua Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) mengatakan…
Ketidakpastian kebijakan di Amerika Serikat (AS), seperti kebijakan tentang proteksi ekonomi oleh Presiden Donald Trump nampaknya memberi satu peluang bagi Indonesia untuk…
Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph R. Donovan Jr, membantah adanya larangan bagi umat muslim, termasuk muslim di Indonesia untuk pergi ke AS.
Komisi Pemberantasan Korupsi mulai melakukan pemeriksaan saksi dugaan suap Rolls Royce terhadap mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk. Emirsyah Satar terkait proyek…
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan 28 stempel dari sejumlah kementerian dan beberapa otoritas impor daging dari luar negeri di kantor Basuki Hariman selaku…
Busyro Muqoddas meminta adanya campur tangan publik dalam pengawasan terhadap Mahkamah Konstitusi pasca insiden tangap tangan hakim MK Patrialis Akbar oleh KPK.
Mahfud MD mengimbau agar publik tidak menyangkut pautkan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap Hakim MK Patrialis Akbar dengan partai politik.