KAI meningkatkan pengawasan dengan menambah jumlah personel pengamanan di stasiun-stasiun wilayah daop Jawa dan Sumatera seperti stasiun Gambir, Pasar Senen, Surabaya Gubeng…

PT. KAI Daop I Jakarta meningkatkan kewaspadaan dengan melakukan pengawasan di wilayah kerjanya.

KAI Daop 1 melakukan rekayasa pola operasi pada Jumat besok (11/5) seiring dengan adanya kegiatan Aksi Indonesia Bebaskan Baitul Maqdis.

JAKARTABadan Pengelola Transportasi Jabodetabek berencana memperluas paket kebijakan jalan tol saat Asian Games pada Agustus mendatang.

Wakil Ketua Asperindo Budi Paryanto mengeluhkan banyaknya pungutan liar yang menyasar industri jasa kurir, sehingga berdampak pada ongkos yang semakin besar.

Wakil Ketua Asperindo Budi Paryanto mengeluhkan kebijakan ganjil genap dan pengaturan jam operasional angkutan barang menyulitkan industri jasa kurir. Pasalnya, tidak semua…

Inka akan memulai pembangunan pabrik di Banyuwangi pada Agustus. Pengerjaan proses produksi diperkirakan memakan waktu selama 1 tahun.

Untuk pertama kalinya PT. Industri Kereta Api (Persero) dipercaya memproduksi Light Rail Transit untuk Jabodebek dan Sumatra Selatan.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2018 melalui Keputusan Menteri Perhubungan nomor KP. 643 tahun…

Pemerintah memperpanjang masa uji coba paket kebijakan di pintu tol Tangerang-Jakarta sampai 11 Mei mendatang. Semula, Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengatakan akan resmi…

Pemerintah menangguhkan uji coba kebijakan ganjil genap yang diperluas di pintu tol Karawaci 2 dan Karawaci 4 yang sebelumnya direncanakan dilakukan pada Senin (7/5/2018).

JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menyatakan proyek kereta cepat Jakarta—Bandung akan lebih banyak menggunakan tenaga kerja Indonesia, walaupun proyek…

penurunan pendapatan pengemudi ojek online juga disebabkan banyaknya masyarakat yang beralih pekerjaan menjadi pengemudi ojek online.

Pengambil kebijakan seperti DPR dan Pemerintah dinilai tak perlu repot-repot merevisi UU 22/2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Kementerian perhubungan tidak ada rencana untuk merevisi undang-undang 22/2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pemerintah tak ingin ikut campur tangan dalam permasalahan ojek online terhadap perusahaan aplikator.