Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim akan melimpahkan berkas tersangka dan barang bukti tersangka AKBP PN, polisi pemeras pengusaha karaoke di Bandung ke kejaksaan.

Fuad Amin Imron, mantan Bupati Bangkalan meminta keringanan hukuman pada majelis hakim

Fuad Amin Imron menyatakan keberatan dengan tuntutan JPU pada KPK

Jumlah hakim yang bertugas di pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta akan semakin berkurang jika Alexander Marwata lolos menjadi pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi.n

Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pertemuan untuk membahasan penyelengaraan pilkada berintegritas.

Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemberantasan Korupsi bersinergi dalam pembahasan pilkada berintegritas.

Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putra didakwa telah menerima suap sebesar Sin$5.000 dan US$10.000 dari pengacara OC Kaligis.

KPK mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo pernah menolak revisi Undang-undang No 30 Tahun 2001 tentang KPK sehingga DPR seharusnya tidak perlu kembali mengajukan usulan…

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sependapat jika ada dewan kehormatan yang bersifat independen di luar organisasi KPK.

Plt. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indriyanto memaparkan beberapa pasal dalam draf RUU KPK yang dianggap mengamputasi kewenangan KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pernah melakukan pembahasan tentang pokok-pokok yang harus diperbaiki dalam UU KPK.

Pelaksana Tugas Pimpinan KPK, Taufiqqurahman Ruki mengakui bahwa UU KPK masih belum baik. Namun, hal tersebut bukanlah alasan untuk melakukan revisi Undang-undang yang melemahkan…

KPK menyatakan penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak dapat dibatasi oleh nilai kerugian negara. Pernyataan tersebut muncul setelah draf revisi UU nomor 30 Tahun…

KPK menyatakan penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak dapat dibatasi oleh nilai kerugian negara.Kalau pun DPR tetap ingin mengamputasi KPK, perlu dipikirkan kemlai…

Salah satu pasal dalam draf revisi UU KPK menyebutkan bahwa "umur" KPK hanya 12 tahun sejak Rancangan Undang-undang tersebut resmi disahkan menjadi Undang-undang.

Perubahan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak tepat waktu dan berdampak pada eksistensi lembaga antirasuah tersebut.