Bisnis, JAKARTA — Produsen sepeda merek Polygon Bikes, PT Insera Sena diketahui akan mengambil alih seluruh kewajiban utang PT Wijaya Indonesia Makmur Bicycle Industries…

Anak usaha emiten berkode AISA itu yakni PT Dunia Pangan, PT Jatisari Rejeki, PT Indo Beras Unggul, dan PT Sukses Abadi Inti Karya.

PPA menilai nominal pembagian harta di dalam budel pailit tersebut sangat kecil dan tidak sesuai atas aset yang dibebankan hak tanggungan atas nama PPA. 

Putusan PN Jakarta Pusat tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang. 

NTP Kalbar Naik 0,73 Persen

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum dan HAM) menunjukkan adanya peningkatan tren permohonan Kekayaan Intelektual di Sulawesi Selatan dalam 3 terakhir.

Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menetapkan 50 peserta atau pengusaha rintisan untuk mengikuti ajang Demoday Food Startup Indonesia (FSI) pada 5 hingga 10 Juli 2019 nanti di…

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pontianak supaya membereskan tumpukan sampah di lokasi Pasar Mawar.

Bisnis, JAKARTA — Produsen garmen, PT Selaras Kausa Busana terancam masuk dalam belenggu kepailitan, setelah gagal menjalani proses restrukturisasi utang melalui mekanisme…

Bisnis, JAKARTA — Kurator PT Distribusi Indonesia Jaya menargetkan proses pemberesan aset perusahaan distributor produk Unicharm dan Arnott’s itu bisa tuntas pada tahun ini.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turut hadir dalam Konferensi COP Konvensi Basel, Konvesi Stockholm dan Konvensi Rotterdam atau Triples COP's di Jenewa, Swiss.

Pemprov Kalimantan Utara berharap mekanisme Samsat Payment Point bisa mendorong pertumbuhan pajak kendaraan bermotor untuk pendapatan daerah

RUU Masyarakat Hukum Adat sudah semestinya diketok palu menjadi UU karena hak-hak masyarakat adat sudah sangat penting untuk dilindungi dan dijamin oleh negara. 

Keinginan pemindahan Ibu Kota RI ke luar Jakarta yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi, mendapatkan tanggapan serius oleh sejumlah pihak.

Pemprov Kalimantan Utara akan menambah penyertaan modal kepada Bank Kaltimtara sebesar Rp20 miliar pada 2019 untuk memenuhi total Rp190 miliar.

Dengan adanya potensi barang-barang tarikan senilai Rp1,07 triliun tersebut, para kreditur diharapkan mempertimbangkan penjualan bawah tangan atau mekanisme lelang.