Kemerdekaan pers masih dirasakan belum bebas dari tekanan pemerintah, kelompok tertentu, dan pemilik modal. Alhasil, beberapa jurnalis dihadapkan pada intimidasi dan kekerasan…

DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang disahkan menjadi Undang-Undang pada Rapat Paripurna yang berlangsung 8 Juli 2014.

Berbicara persoalan energi, Calon Wakil Presiden nomor urut satu Hatta Rajasa menjanjikan bila terpilih menjadi wakil presiden akan memanfaatkan sumur-sumur tua untuk meningkatkan…

Calon Presiden 2014 nomor urut dua Joko Widodo menyoroti kerusakan hutan akibat tidak memperhatikan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) berharap tenaga outsourcing mampu bersaing dengan tenaga kerja asing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.

ATVKI mendorong daerah mengembangkan lembaga penyiaran komunitas sebagai salah satu solusi menghadirkan investor di daerah masing-masing.

Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berharap pada pemerintahan berikutnya tidak lagi muncul konflik agraria berujung kriminalisasi, intimidasi, dan kekerasan terhadap…

Advisor GIZ Clean Air for Smaller Cities Indonesia Anissa S. Febrina mengatakan pertumbuhan kota-kota berkembang dengan tujuan mengejar ekonomi masih bergantung pada konsumsi…

Negara-negara Uni Eropa bersepakat hanya mau mengimpor produk turunan kelapa sawit yang berlabel RSPO. n

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) menterjemahkan buku “How to do Business with Respect for Human Rights” sebagai panduan korporasi mengutamakan HAM dalam fungsi…

Badan Pengelola REDD+ Indonesia mendorong RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) terealisasi sebelum masa kerja DPR RI berakhir tahun ini.

Sekjen Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) Abdon Nababan mengatakan Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat itu harusnya mencantumkan panduan…

Ilmuwan dari berbagai negara meramalkan datangnya badai El Nino di Indonesia. Hal itu dikaitkan dengan terjadinya perubahan iklim yang mempengaruhi curah hujan.

Kementerian Pertanian menargetkan cetak lahan sawah secara keseluruhan seluas 50.000 hektare 2014 dengan pertimbangan memiliki sumber air terdekat.

Badan Pengelola REDD+ Indonesia mengatakan negara ini memegang peranan penting menurunkan emisi gas rumah kaca.

Kementerian Pertanian diminta untuk melakukan pemotongan anggaran senilai Rp4,42 triliun atau 28,59% dari pagu APBN Kementan sebesar 15, 47 tiliun.