PT Inhutani V, perusahaan peme-gang konsesi hutan tanaman industri diLampung dan Bangka, membidik 5.000 hek-tare lahan agroforestri baru yang berasal dariareal konflik guna…

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meluncurkan Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) sebagai penyedia data dan informasi berbasis web…

PT Inhutani V, perusahaan pemegang konsesi hutan tanaman industri di Lampung dan Bangka, menyatakan siap memproduksi tebu untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah.

Perum Perhutani menggandeng Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam penelitian pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diminta untuk memperbaiki hulu Sungai Citarum yang telah gundul dan dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan.

Dewan Minyak Sawit Indonesia mengajukan permohonan agar rancangan undang-undang tentang kelapa sawit memasukkan klausul hak khusus untuk lahan perkebunan seluas 100 hektare…

Berdasarkan kajian KLHK, Lampung memiliki potensi perhutanan sosial lewat skema hutan tanaman rakyat (HTR) di Gedong Wani, Kabupaten Lampung Selatan. Potensi lahan HTR kawasan…

Parlemen meminta pemerintah untuk tidak ragu menghukum perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan seiring dengan pengesahan ratifikasi Perjanjian Paris.

iga tokoh secara resmi mencalonkan diri sebagai ketua umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) periode 2016-2021 dalam Musyawarah Nasional APHI 2016.

Parlemen meminta pemerintah menyiapkan program adopsi energi ramah lingkungan seiring dengan ratifikasi Perjanjian Paris mengenai Perubahan Iklim.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Sugiono memastikan tidak akan mencalonkan diri lagi dalam Musyawarah Nasional APHI 2016.

Pemegang konsesi kehutanan siap memproduksi 572 juta meter kubik kayu hutan tanaman pada 2045 atau melesat 13 kali lipat dibandingkan tahun ini, asalkan pemerintah mendukung…

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan agar dunia menyiapkan langkah-langkah pencegahan perubahan iklim seperti halnya ketika melawan terorisme.nn

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menargetkan dapat mengalokasikan 16% dari 120 juta hektare (ha) luas hutan Indonesia untuk dikelola oleh rakyat.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengusulkan agar kontraktor membuat underpass atau flyover ketika pembangunan jalan di kawasan hutan melewati jalur lintasan…

Penangguhan atau moratorium izin perkebunan kelapa sawit secara formal akan memiliki dasar hukum pada Oktober ini setelah sempat terkatung-katung selama 2 bulan.