Kalangan ahli hukum tata negara berbeda pendapat menyikapi periode pemberlakuan larangan pengurus partai politik menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD.
Wali Kota Makassar Ramdhan Pomanto disebut bisa mengikuti lagi pemilihan wali kota kendati telah digugurkan pada kontestasi tahun ini. Namun, kini kubu Pomanto menggugat…
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan Wali Kota Makassar Ramdhan Pomanto berhak mengikuti Pemilihan Wali Kota Makassar ulang kendati telah digugurkan pada…
Wali Kota Makassar Ramdhan Pomanto meminta kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memerintahkan pemungutan suara ulang Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar 2018.
JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum optimistis dapat mematahkan tudingan-tudingan kecurangan yang dilayangkan oleh para pemohon sengketa hasil pemilihan kepala daerah 2018 di…
Kendati berperkara di Mahkamah Konstitusi tanpa didampingi pengacara memungkinkan, mayoritas pemohon perselisihan hasil pemilihan kepala daerah 2018 tetap menggandeng advokat…
Komisi Pemilihan Umum membutuhkan tambahan anggaran ratusan miliar rupiah untuk mengongkosi pembengkakan personalia lembaga penyelenggara pemilu di kabupaten/kota dan kecamatan.
Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Hamdan Datunsolang-Murianto Babay mengklaim terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pilbup…
Mahkamah Konstitusi (MK) mengisyaratkan akan menggugurkan permohonan calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tondi Roni Tua-Syarifuddin, karena tidak menghadiri sidang…
Tim penasihat hukum Wakil Presiden Jusuf Kalla menyadari pentingnya kedudukan hukum Partai Persatuan Indonesia atau Perindo agar sang RI-2 bisa turut berperkara dalam pengujian…
Kendati memiliki kedudukan hukum paling konkret bila menggugat norma pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, Jusuf Kalla memilih tidak mengajukan permohonan…
Kalangan peneliti meyakini pelarangan pengurus partai politik bercokol di Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dapat menjaga mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi lembaga…
JAKARTA — Mahkamah Konstitusi memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menolak pengurus partai politik mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah…
Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menolak pengurus partai politik mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah…