Koko Koharudin, nama sang pemohon uji materi, mengakhiri kontrak kerja dengan perusahaan lebih cepat pada 2017.

Amien dan Din sepakat menggugat Perpu 1/2020 ke Mahkamah Konstitusi (MK) bersama puluhan tokoh lain. Mereka meminta sejumlah materi dalam beleid itu dibatalkan karena bertentangan…

UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) awalnya hanya mewajibkan partai baru untuk mengikuti verifikasi sebagai peserta pemilu. Namun, Partai Islam Damai Aman (Idaman)…

Dalam susunan kepengurusannya, jabatan Ketua Umum Partai Garuda dipegang oleh Ahmad Ridha Sabana, adik dari politisi Partai Gerindra yang saat ini menjabat sebagai Wakil…

UU No. 2/2020 merupakan penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk…

Ketika para pemohon mengajukan ahli untuk memperkuat argumentasi, kesempatan serupa tidak dimanfaatkan oleh pemerintah dan DPR.

Keterangan komisioner KPK bulan depan berpotensi berbarengan dengan kesaksian seorang pejabat internal komisi antirasuah tersebut.

Senator Amerika Serikat Tammy Duckworth, yang pernah tinggal di Jakarta, bersaing agar dipinang Joe Biden sebagai cawapres untuk bisa bersaing dalam Pilpres AS 2020.

BRICS, terdiri 5 negara besar, merupakan area bagi 42 persen warga dunia, dengan 26 persen luas permukaan bumi, dan kontribusi 27 persen bagi PDB dunia.

Upaya India untuk pulih masih diadang kasus baru Covid-19. India menyalip posisi Rusia ke posisi 3 besar negara dengan jumlah kasus infeksi terbanyak di dunia.

Uzbekistan sudah sejak 1994 mengajukan permohonan untuk masuk ke WTO. Negara pecahan Uni Soviet ini pun tak mau rencanya dihalangi pandemi Covid-19.

Kerugian konstitusional yang terancam itu adalah hak warga negara untuk mendapatkan penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip negara hukum. Kerugian konstitusional lainnya…

Bisnis, JAKARTA — Seperti yang sudah diperkirakan, gugatan uji materi terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2020, dikandaskan oleh Mahkamah Konstitusi…

Bercermin dari kasus konkret, MKN dituding tidak menyetujui pemanggilan seorang notaris sebagai saksi dalam perkara dugaan pemberian keterangan palsu di Bareskrim Polri.

Alasan MK mengandaskan permohonan Din Syamsuddin dkk semata karena Perppu 1/2020 tidak lagi berlaku.

Jika dalam keadaan normal, pemerintah akan dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM). Di negara demokratis seperti Afsel, pembatasan seperti itu tabu