Mahkamah Konstitusi tidak bersedia membebani likuidator dengan syarat-syarat serupa yang dikenakan kepada kurator melalui uji materi UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas…
JAKARTA — Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak, dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta, Rabu (13/2/2019).
Mayoritas pemilih di Jakarta Timur dapat menerima praktik politik uang dan pemberian hadiah dalam pemilihan umum legislatif, sedangkan di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan…
Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Ichsan Anwary setuju dengan pembentukan peraturan daerah atau perda bernuansa syariah.
Mahkamah Konstitusi (MK) mengisyaratkan restunya terhadap konsistensi Komisi Pemilihan Umum yang menolak pencantuman pengurus parpol dalam daftar calon tetap anggota Dewan…
Mahkamah Konstitusi menyatakan penggunaan fitur global positioning system atau GPS dari perangkat ponsel pintar dapat membahayakan keselamatan pengemudi kendaraan bermotor…
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai Mahkamah Konstitusi (MK) tetap menghidupkan pasal karet setelah frasa ‘citra diri’ dipertahankan dalam UU No. 7/2017 tentang Pemilihan…
JAKARTA — Upaya partai politik membangun citra ke publik dengan melakukan kampanye harus diatur baik partai politik pendatang baru maupun parpol yang lama. Upaya itu akan…
Basuki Tajhja Purnama (BTP) alias Ahok ternyata memiliki shio Kuda Hitam, sehingga diyakini karirnya tetap melejit pasca bebas murni, karena dicirikan sebagai pekerja keras…
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meyakini bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan tetap menekuni dunia politik setelah keluar dari penjara.
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak menghapus frasa ‘citra diri’ dalam Pasal 1 angka 35 UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dimohonkan oleh Partai Solidaritas…
Jaksa Agung Muhammad Prasetyo memastikan instruksi penangguhan eksekusi terpidana kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik Baiq Nuril telah melalui pertimbangan…
Jaksa Agung Muhammad Prasetyo meyakini Kejaksaan Agung bakal lebih optimal menindak kasus tindak pidana korupsi bila diberikan wewenang untuk melakukan penyadapan.