Berselang 5 tahun, Prabowo kembali melayangkan gugatan dengan pasangan yang berbeda, Sandiaga Salahuddin Uno.

Menurut pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga S. Uno rivalnya telah melakukan pelanggaran dan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Mahkamah Konstitusi (MK) telah resmi menerima permohonan dari Prabowo-Sandi yang dilengkapi dengan 51 alat bukti.

Hashim Djojohadikusumo memimpin rombongan BPN Prabowo-Sandi memasukkan gugatan pada pukul 22.43 WIB.

Keberatan dengan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena tidak masuk dalam empat besar peraih suara terbanyak.

Rincian parpol yang mengajukan gugatan, 199 permohonan dari partai politik untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD, serta sembilan permohonan dari calon anggota DPD.

Sebanyak 25 permohonan telah disiapkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk dimasukkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Mahkamah Konstitusi (MK) mengajak publik untuk tidak ragu pada independensi sembilan hakim konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilu 2019.

Berdasarkan jadwal yang dirilis oleh Mahkamah Konstitusi (MK), batas terakhir pengajuan gugatan sengketa Pileg 2019 adalah Jumat (24/5/2019) pukul 01.46 WIB.

Pembukaan layanan serentak dimulai sejak Selasa (21/5/2019) pukul 01.46 WIB. Waktu tersebut merupakan penetapan resmi hasil Pemilu 2019 sebagaimana tertuang dalam diktum…

Meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menetapkan calon legislatif terpilih, rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat provinsi menunjukkan hanya ada segelintir…

Lembaga Anti Pencucian Uang Indonesia (LAPI) dan Yayasan Auriga Nusantara sebagai pemohon berbadan hukum tidak diwakili oleh pengurus yang dapat bertindak atas nama organisasi…

MK menerbitkan Peraturan MK No. 1/2019 tentang Perubahan atas Peraturan MK No. 5/2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan…

Setelah hasil Pemilu 2019 ditetapkan pada 22 Mei, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka kesempatan kepada peserta untuk mengajukan gugatan ke MK.

Pemohon sengketa untuk menyusun berkas permohonan secara lengkap dan serapi mungkin. Daftar alat bukti juga harus disertakan untuk membuktikan dalil penggugat di persidangan.

Pencabutan izin ormas dalam UU No. 16/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan tetap melibatkan pengadilan.