Setelah terus mengalami kenaikan sejak tahun lalu, harga batu bara acuan (HBA) mulai terkoreksi pada April 2018.

Harga batu bara acuan diperkirakan akan berada dalam tren penurunan di kuartal II/2018.

Para pemasok batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dalam negeri menyatakan siap memenuhi kewajiban pasokan minimal 25% untuk kebutuhan dalam negeri…

Kendati mendukung dan siap mematuhi keputusan pemerintah terkait harga khusus batu bara untuk untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dalam negeri, perusahaan batu bara…

Kementerian ESDM dipastikan bakal kebanjiran permohonan perpanjangan rekomendasi ekspor nikel dan bauksit pada pertengahan tahun ini.

Kementerian ESDM menyatakan satu smelter baru untuk komoditas nikel dipastikan beroperasi pada tahun ini.

Perusahaan kecil yang hanya memiliki spesifikasi batu bara berkalori rendah menjadi pihak yang paling terdampak dari kebijakan penerapan harga khusus batu bara yang dijual…

PT Inalum (Persero) menyatakan bersiap untuk mengahadapi penurunan produksi yang signifikan setelah masuk ke PT Freeport Indonesia.

PT Inalum (Persero) menyatakan sudah ada rentang harga untuk dinegosiasikan terkait rencana pembelian hak partisipasi Rio Tinto sebesar 40% di PT Freeport Indonesia.

Revisi Undang-Undang No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ditargetkan bisa terbit pada Juni 2018.

JAKARTA Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia menyatakan ketersediaan kapal nasional untuk kegiatan ekspor batu bara masih sangat rendah.

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia mengambil inisiatif pembahasan dalam menyusun peta jalan (roadmap) penggunaan kapal nasional untuk ekspor batu bara.

Positifnya industri pertambangan belakangan ini menjadi modal besar pemerintah untuk menuntaskan amendemen kontrak dari tiga perusahaan tambang pemegang kontrak karya (KK)…

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyatakan masih menunggu tindak lanjut atas hasil audit PT Freeport Indonesia yang telah diserahkan kepada DPR dan terkait.

PT Freeport Indonesia secara berkala melaporkan kepada pemerintah terkait dengan lingkungan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) menyatakan bahwa kerugian dari perubahan ekosistem yang diakibatkan operasi penambangan PT Freeport Indonesia mencapai Rp185 triliun.