Kendati mengalami pertumbuhan rencana investasi sekitar 45,29% dibandingkan 2014, total rencana investasi sektor sekunder yang didominasi oleh sektor industri selama 2015…

Kendati untuk pertama kalinya penerimaan pajak nonmigas tembus Rp1.000 triliun, tax ratio 2015 yang menjadi tanggung jawab Ditjen Pajak justru semakin amblas di level terendah…

Pemerintah siap menjamin utang PT Hutama Karya (Persero) yang muncul sebagai bagian dari pembiayaan proyek pembangunan jalan tol di Sumatera.

Sistem pembayaran pajak secara manual atau hard copy sudah tidak bisa dilakukan mulai 1 Januari 2016.

PT Pertamina (Persero) tidak akan melakukan revaluasi aktiva tetap dan memanfaatkan diskon tarif pajak penghasilan final sebesar 3% tahun ini.

Pemerintah menyatakan ingin segera merampungkan payung hukum pengampunan pajak (tax amnesty) setidaknya setengah masa sidang awal tahun depan yang dimulai sekitar 11 Januari…

Pemerintah tidak akan mengunci batasan insentif yang akan diberikan kepada investor dalam percepatan pembangunan kilang minyak.

Sejalan dengan momentum keterbukan informasi untuk keperluan perpajakan, pemerintah akan menghilangkan batasan keperluan yang digunakan untuk meniadakan kerahasiaan data…

Untuk meningkatkan investasi langsung asing (foreign direct investment), Badan Koordinasi Penanaman Modal bekerja sama dengan Woori Bank - perbankan terbesar di Korea Selatan.…

Sejalan dengan penguatan kelembagaan otoritas pajak, pemerintah akan memberikan fleksibilitas terkait insentif pegawai yang selama ini dipatok dalam Undang-Undang Ketentuan…

Pemungutan pajak pertambahan nilai atas hasil tembakau atau rokok diambil alih oleh Ditjen Pajak sejalan dengan peta jalan normalisasi tarif pajak 10% pada 2017.

Neraca perdagangan Indonesia pada November tercatat defisit US$346,4 juta. Namun, secara total dari Januari hingga November masih surplus US$7,81 miliar.

Akumulasi masih goyangnya ekonomi global serta rendahnya harga komoditas memaksa pemerintah melakukan reformasi fiskal yang mampu mengakselerasi pertumbuhan dan tingkat pemerataan.

Sesuai dengan janjinya, setelah dilantik 6 Februari, Sigit Priadi Pramudito mengundurkan diri dari jabatan dirjen pajak per 1 Desember 2015 karena tidak mampu mencapai target…

Belum genap satu tahun menjabat, Sigit Priadi Pramudito resmi mengundurkan diri dari jabatan Direktur Jenderal Pajak per 1 Desember 2015.