Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Pemprov DKI Jakarta tercatat mencapai 80% dari total penduduk.

Ikatan Ahli Perencanaan meminta agar ada revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta.

Adanya Undang-Undang Sistem Perbukuan Nasional--yang baru disahkan DPR kemarin--diharapkan mampu meningkatkan literasi masyarakat Indonesia.

Hadirnya PT Mitra BUMDes Nusantara sebagai holding alias induk usaha alias BUMDes diyakini mampu menekan angka kemiskinan di perdesaan.

Pemerintah menyatakan cakupan imunisasi dasar pada bayi di Indonesia terus meningkat meskipun belum mencapai 100%.

Untuk mendukung program tertib administrasi kependudukan, Kementerian Dalam Negeri telah menjalin kerja sama dengan 207 Lembaga.

Peluang kerja maupun posisi-posisi kepemimpinan bagi perempuan masih cenderung stagnan, walau tingkat partisipasi dalam pendidikan tingkat lanjut sudah tinggi.

Pembangunan modal sumber daya manusia harus dianggap sebagai belanja modal agar pembangunan dapat berhasil dan berkualitas.

Kasus teror kepada penyidik KPK menyiratkan masih kuatnya kapasitas beberapa pihak yang gerah dengan pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur terus mendorong percepatan realisasi pembangunan mal pelayanan publik di Kota Batam.

Literasi internet menjadi salah satu kunci bagi upaya perlindungan generasi muda dari efek bahaya pornografi.

Pemerintah menargetkan sebanyak 1.626 sekolah akan menjadi target rintisan program penguatan pendidikan karakter pada 2017.

Pekerjaannya tidak mudah dan berisiko. Hal ini sudah disadari sejak awal oleh Rahayu Puspasari saat maju sebagai nahkoda Lembaga Manajemen Aset Negara.

Kebutuhan pendanaan pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional diperkiraan masih ada sekitar Rp62 triliun.

Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia meminta pemerintah mengizinkan busbus antar kota antar provinsi masuk ke dalam beberapa terminal yang ada di pusat kota, di DKI Jakarta…

Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan akan fokus pada pengawasan yang ketat terhadap dana pendidikan yang teralokasi di transfer ke daerah.