Bisnis.com, JAKARTA Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah Kalla keluar dari TPS 03, kelurahan Pulo, Kebayoran Baru dengan jari kelingking berwarna ungu, tanda telah…
Wakil Presiden Jusuf Kalla direncanakan akan menggunakan hak pilihnya untuk Pilkada DKI Jakarta di Tempat Pemungutan Suara 03, Kelurahan Pulo, Kebayoran Baru
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. menargetkan total pembiayaan kredit mikro perumahan yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan penghasilan…
Pemerintah daerah diminta segera menyesuaikan aturan terkait perizinan pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang menjadi hambatan utama dalam mengimplementasikan…
Pemerintah daerah diminta segera menyesuaikan aturan terkait perizinan pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang dinilai menjadi hambatan utama…
Wakil Presiden Jusuf Kalla ikut berkomentar perihal konflik antara Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan anggota DPR yang berasal dari fraksi Partai Hanura.
Menjelang pelaksanaan pilkada serentak, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya serta memilih pemimpin yang kredibel untuk memajukan…
Wakil Presiden Jusuf Kalla meyakini pertumbuhan ekonomi 2017 dapat di atas ekspektasi karena tambahan peningkatan penerimaan didorong oleh pulihnya harga komoditas dan perluasan…
Pemerintah Rusia mengonfirmasi bahwa pesawat tempurnya secara tidak sengaja telah menewaskan tiga tentara Turki dalam serangan udara yang salah sasaran di Suriah Utara.
Wakil Presiden Jusuf Kalla memperkirakan pengaruh administrated price atau harga yang diatur pemerintah dalam mendorong inflasi akan dirasakan sampai dua bulan kedepan
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan saran yang menyentil kepada calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk berhati-hati dalam berucap di ruang publik.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyarankan agar pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Joko Widodo diadakan usai penyelenggaraan…
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa organisasi masyarakat (ormas) yang berbau komunis sejak dahulu jelas sudah dilarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia.